.webp)
Hal ini akan menjadi pintu gerbang pertama komitmen resmi Indonesia-Jepang dalam menggarap proyek kereta kencang. Usai tanda tangan MoU, Jepang akan melakukan studi kelayakan resmi bersama pemerintah.
"Kita akan MOU dalam satu dua minggu ini dimulai dengan dilakukan FS. FS itu sebenarnya sudah mulai Jepang, tapi formalnya baru dilakukan setelah ini," kata Budi di kantor Kemenko Maritim, Selasa (3/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kamis pekan ini, kata Budi, pihaknya akan melakukan rapat dengan wakil presiden membahas soal penjadwalan proyek ini.
"Oleh karenanya Kamis ini kami akan rapat di Wapres untuk membahas mengenai time table, scope, segala sesuatu yang memperjelas program ini," kata Budi.
Pihak Jepang meminta waktu dua tahun untuk studi banding dan pembebasan tanah. Namun, Budi menegaskan pemerintah meminta lebih dipersingkat waktunya, kalau bisa jadi satu tahun.
"Mereka minta pembebasan tanah sama FS tuh dua tahun. Kita minta lebih pendek, kalau bisa satu tahun," ungkap Budi.
Hingga kini, memang belum ada komitmen resmi hitam di atas putih antara Indonesia dengan Jepang soal kereta kencang Jakarta Surabaya. Pihak Jepang sendiri baru melakukan studi kelayakan soal proyek ini.
Rencananya, soal pendanaan Indonesia akan menerima kucuran dana dari Japan International Cooperation Agency (JICA), namun untuk nilai investasinya masih belum ditentukan.
Pemerintah memperkirakan pembangunan Kereta Kencang JKT-SBY membutuhkan dana Rp 60 triliun. Sementara pihak Jepang memperkirakan sekitar Rp 90 triliun
(zlf/zlf)
