"Karena ini proyek strategis nasional yang harus dikawal. Oleh karenanya dalam sebulan ini saya sudah banyak berkonsultasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan banyak kemajuan yang berarti. Kita percaya untuk bisa menyelesaikan ini dan ternyata bisa dilakukan dengan baik. Pembayaran tanah dilakukan dengan win-win solution atau ganti untung untuk masyarakat," jelas Budi Karya.
Menhub berharap, kereta api yang merupakan angkutan masa depan yang ramah lingkungan ini mampu hadir di Sulawesi dan semakin mendongkrak perekonomian di Sulawesi dan sekitarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembebasan lahan warga
Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri menyatakan telah dilaksanakan penyerahan persetujuan pembayaran tanah warga seluas 13.440 m² untuk mendukung pembangunan Jalur KA Segmen 3 lintas Barru-Mandai. Setelah tahap ini selesai, Kemenhub akan segera melaksanakan tahap konstruksi. Demikian penjelasannya setelah Rapat Koordinasi Terkait Pengadaan Tanah Jalur KA Makassar - Pare Pare di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Makassar, Kamis (26/9).
"Setelah dilakukan proses validasi dari BPN dan review BPKP, pada hari ini diserahkan persetujuan pembayaran tanah warga seluas 13,440 m². Dengan demikian, ada jaminan dan kepastian bagi warga dalam mendukung pembangunan jalur KA di segmen 3 ini. Setelah penyelesaian pembayaran tanah warga, kita segera melaksanakan pekerjaan konstruksi," jelas Zulfikri.
Sebagai informasi, pada tahun 2019 telah diselesaikan pembangunan jalur KA Makassar - Parere Segmen 2 lintas Barru-Palanro sepanjang ±40 Km, serta pembangunan 5 stasiun baru yaitu: Stasiun Tanete Rilau, Stasiun Barru, Stasiun Takalasi, Stasiun Mangkoso & Stasiun Palanro.
Pembangunan Proyek KA Makassar - Parepare sepanjang 144 KM (melalui Makassar-Maros - Pangkep - Barru - Parepare) ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jalur KA Trans Sulawesi yang akan menghubungkan Kota Manado hingga Kota Makassar sepanjang ± 1.513 Km.
Selain itu pembangunan jalur KA ini, nantinya akan terintegrasi dengan Bandara Internasional Hasanuddin di Maros serta Pelabuhan Garongkong di Barru.
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Firdaus Dewilmar, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Dadang Suhendi, serta perwakilan Lembaga Manajemen Aset Negara.
(bit/dna)