.webp)
"Untuk kereta bandara Lampung sendiri akan dikembangkan paling lambat tahun 2021 sehingga mempersingkat waktu tempuh penumpang dari Bandar Lampung ke Radin Inten yang tadinya jarak tempuh 1 jam diharapkan bisa kurang," ungkap Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2019).
Pengelolaan Bandara Raden Inten II oleh AP II ditandai dengan penandatanganan Mou Pemanfaatan Barang Negara (BMN) antara Ditjen Perhubungan Udara dan PT AP II.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selama ini, pemerintah menggelontorkan Rp 100 miliar per tahun dari APBN untuk operasional Bandara Radin Inten II," ujar Budi.
"Diharapkan PT Angkasa Pura II menghasilkan Rp 110 miliar per tahun yang nantinya bisa di-swing ke pemerintah dan angka tersebut bisa digunakan untuk pembangunan bandara di daerah lain yang membutuhkan," lanjutnya.
Lebih lanjut Budi mengatakan pemberian APBN bagi suatu bandara merupakan stimulus agar meningkatkan pelayanan dan keselamatan penerbangan.
"Pemerintah hanya bisa memenuhi paling banyak 30% dari seluruh kebutuhan bandara jika berasal dari dana APBN. Kalau kebutuhan sekitar Rp 1.400 triliun maka maksimal hanya bisa terpenuhi Rp 800 triliun," jelasnya.
Oleh karenanya, kata Budi, dengan adanya MoU tersebut dapat menghemat penggunaan APBN dan dapat dialihkan untuk daerah lain yang membutuhkan.
Budi juga mengatakan agar Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memberi usulan bagi pengembangan prasarana transportasi di daerah lain yang bisa dikembangkan lebih lanjut seperti Bandara Mohammad Taufik Kiemas (Pekon Serai, Krui, Pesisir Barat Lampung) atau Bandara Gatot Subroto (Way Kanan, Lampung).
Lanjut Budi, kerja sama pemanfaatan BMN ini merupakan salah satu amanat Presiden Joko Widodo agar pihak swasta lebih berperan dalam membangun Indonesia.
"Amanah presiden bahwa pembangunan harus memiliki nilai tambah bagi masyarakat di daerah tersebut. Oleh karenanya, dengan proses pemanfaatan Bandara Radin Inten II ini, Lampung bisa meningkatkan sektor kargo seperti ekspor ikan dan sektor pariwisata" ujar Budi.
(prf/hns)
