Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 12 Nov 2019 15:36 WIB

Proyek Infrastruktur hingga 2024 Telan Rp 2.000 T, Buat Apa Saja?

Vadhia Lidyana - detikFinance
Foto: shutterstock Foto: shutterstock
Jakarta - Dalam rapat kerja perdana dengan Komisi V DPR RI periode 2019-2024, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjabarkan sederet program pembangunan infrastruktur PUPR lima tahun ke depan.

Pertama, infrastruktur sumber daya air (SDA). Untuk pembangunan infrastruktur SDA yang akan dilakukan di antaranya meningkatkan daya tampung air menjadi 60 meter kubik per kapita per tahun. Kemudian, pembangunan 60 unit bendungan, 1.000 embung, dan 500.000 hektare (Ha) pembangunan daerah irigasi.

Setelah itu, pihaknya juga akan merevitalisasi 2,5 juta Ha jaringan irigasi, meningkatkan ketersediaan air baku menjadi 20 meter kubik per detik, dan 2.100 kilometer (km) pengendali banjir, dan pengaman pantai.

Kedua, proyek konektivitas jalan dan jembatan. Di antaranya 2.500 kilometer (km) pembangunan jalan tol, 3.000 km pembangunan jalan nasional, 60.000 meter pembangunan jembatan, dan 35.000 meter pembangunan flyover/underpass.,

Ketiga, pembangunan permukiman, dengan rincian 90% akses air minum layak, 80% akses terhadap sanitasi dan persampahan, 10.000 Ha penanganan kawasan kumuh, 11 kawasan pengembangan PLBN terpadu, 5.555 unit pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar.

Keempat, pembangunan perumahan, dengan rincian 50.000 unit rumah susun, 25.000 unit rumah khusus, 1,5 juta unit rumah swadaya, dan 500.000 unit PSU Perumahan.



Basuki membeberkan, anggaran yang dibutuhkan untuk keseluruhan proyek di atas yakni sekitar Rp 2.000 triliun.

"Total kita hitung Rp 2.000 triliun ya anggaran yang dibutuhkan," ungkap Basuki dalam dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Sedangkan, APBN Kementerian PUPR tahun 2020 hanya sebesar Rp 120,2 triliun. Ia menyampaikan, anggaran 5 tahun ke depan kira-kira hanya mencapai Rp 620-650 triliun. Sehingga, sisanya diperlukan investasi swasta maupun skema KPBU.

"Sedangkan APBN yang alokasinya Rp 120 triliun, kalau sudah berjalan lima tahun sampai 2020 mungkin hanya bisa sampai Rp 620-650 triliun atau 30% lebih. Yang lainnya kita harus mengembangkan dengan KPBU dan investasi dari swasta dan lainnya," papar dia.



Simak Video "SDA Jadi Fokus PUPR Dalam Pembangunan Infrastruktur 2019-2020 "
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com