Empat unit ruang kelas sementara itu akan dibangun dengan jarak 150 meter dari lokasi gedung sekolah yang ambruk. Lahan tersebut sudah disiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan.
"Sementara yang saya dapat perintah saya diminta untuk menyiapkan sekolah sementara. Kan rubuh, anak-anak nggak bisa sekolah, nah itu sedang koordinasi katanya Wali Kota menyediakan tempat kurang lebih 150 meter dari lokasi. Saya akan membangun ruang kelas belajar sementara sekitar empat unit," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Danis menjelaskan, sejauh ini pihaknya baru diberi perintah membangun ruang kelas sementara. Sehingga, untuk rehabilitasi gedung sekolah yang ambruk belum diberikan perintah.
"Kalau di lokasi itu kan harus dibangun permanen. Tapi kalau dibangun permanen kan masih lama, sementara anak-anak kan harus sekolah. Jadi PUPR diminta membangun ruang kelas sementara. Belum tahu nanti bagaimana keputusannya," ungkap Danis.
Mengenai perdebatan yang terjadi dalam raker dengan Komisi V DPR RI, menurut Danis sudah jelas bahwa kini kewenangannya ada di Komisi V DPR RI sebagai pengawas kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR yang menggunakan APBN.
"Ini yang kemarin itu (SDN Gentong) yang menjadi kewenangannya PUPR ya menjadi kewenangan Komisi V, bukan X," tegas Danis.
Simak Video "Sekolah Rusak di Mamuju Bertahun-tahun Tak Diperbaiki"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
