Basuki dan Budi Karya Rapat Bareng DPR 5 Jam, Ini Hasilnya

Jakarta - Komisi V DPR RI har ini rapat kerja bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kakorlantas Polri Brigjen Pol Istiono, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas Marsdya Bagus Puruhito, dan Sekretaris Utama BMKG Dwi Budi Sutrisno.

Rapat yang berlangsung selama 5 jam tersebut membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam rangka menyambut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Berikut simpulannya:

Pertama, Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan selaku Koordinator Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru Terpadu Tingkat Nasional tahun 2019 bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Korlantas Polri serta penyedia jasa angkutan transportasi nasional untuk mempersiapkan Angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 secara lebih baik.

Kedua, Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk memberikan perhatian khusus dan melakukan antisipasi terhadap permasalahan yang kemungkinan akan terjadi pada arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru 2019-2020, antara lain:

melakukan penguraian cepat di lokasi berpotensi macet,
meningkatkan kualitas pelayanan rest area,
memaksimalkan rampcheck semua moda transportasi
meningkatkan pengawasan pelayanan tarif di seluruh moda transportasi khususnya tarif pesawat udara, dan
meningkatkan penyelenggaraan program mudik gratis dengan lebih baik, sehingga peningkatan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan dapat tercapai secara optimal.

Ketiga, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan terhadap Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal/Maskapai di Indonesia dalam memperbaiki penanganan keterlambatan penerbangan (delay management), termasuk penyiapan armada cadangan dari setiap maskapai jika terjadi gangguan yang menyebabkan armada tidak dapat diterbangkan, dan pemberian sanksi yang tegas terhadap maskapai yang penanganan delay tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keempat, Komisi V DPR RI meminta kepada BMKG untuk memperluas diseminasi informasi BMKG khususnya terkait potensi terjadinya bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrem dan memaksimalkan peringatan dini serta memastikan informasi tersebut sampai ke masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang menjadi titik kumpul banyak orang saat liburan.

Rapat yang dimulai sejak pukul 13.30 WIB hingga pukul 18.30 WIB itu pun akhirnya ditutup.

"Dengan kesimpulan di atas, rapat kerja bersama ini resmi ditutup," kata Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Simak Video "Kaget Tarif Tol Naik, Menteri PUPR Telepon Kepala BPJT"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)