Penerbangan Pindah ke Kertajati Diprotes, Ridwan Kamil: Risiko Peralihan

Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung protes pemindahan penerbangan domestik dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat. Alasannya karena bisa menurunkan jumlah wisatawan ke Kota Bandung.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons protes tersebut. Pria yang akrab disapa RK ini menyatakan semua pilihan memang ada risikonya.

"Semua pilihan kan pasti ada risikonya. Dulu saat tidak diputuskan ke Kertajati juga, Kertajati-nya yang sepi," ucap RK di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Saran Ridwan Kamil ke Pemkot Bandung agar Wisatawan Tetap Ramai

Dia menambahkan semua hal ada positif dan negatifnya. Semua yang terjadi dinilai Emil sebagai risiko peralihan penerbangan.

'Semua hal begini ada plus minus, mohon bersabar saja ini risiko peralihan," kata RK.

Ridwan Kamil menambahkan, upaya mendongkrak penumpang di Bandara Kertajati bakal didorong dengan tol Cisumdawu.

"Pemulihan penumpang ini tunggu Cisumdawu beres," tuturnya.

Dari catatan detikcom, sejak Oktober, Pemkot Bandung memang sudah mengeluhkan adanya penurunan jumlah wisatawan usai dipindahnya penerbangan domestik ke Bandara Kertajati. Bahkan, Pemkot Bandung meminta penerbangan domestik dikembalikan ke Bandara Husein Sastranegara.

Baca juga: Apa Iya Masalah di Bandara Husein Sastranegara Salahnya Kertajati?

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung Kenny Dewi Kaniasari mengatakan pengalihan 13 rute penerbangan dari dan menuju Bandara Husein dialihkan ke BIJB berdampak terhadap kunjungan wisata ke Kota Bandung.

Berdasarkan data yang ada, kata dia, terdapat penurunan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik ke Kota Bandung melalui Bandara Husein Sastranegara mencapai 150 ribu orang.

"Jadi ongkoh (katanya) Bandung teh top ten destinasi wisata. Tapi kalau akses udara ditutup yang gimana mau jadi destinasi wisata," ucapnya, saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung, Senin (28/10/2019).


(hns/hns)