.webp)
Peresmian dimulainya pembangunan (groundbreaking) Bandara Kediri akan dilakukan pada 16 April 2020. Hal itu disampaikan Mayor (Inf) Bagja Sirait, Staff Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Ydalam acara sosialisasi pembangunan Bandara Kediri terhadap warga terdampak
Rencana sebelumnya, peresmian bakal dilakukan pada awal Maret 2020, namun mundur karena masih ada sejumlah warga belum menjual tanahnya.
"Jadi berdasar rapat yang dipimpin bapak menko, tidak ada perubahan harga dalam pembelian tanah dan rumah. Harga tetap, dan nanti kita punya runway 3300 meter, sehingga untuk pesawat internasional dan bandara umroh bisa," ucap Bagja saat memberikan paparan didepan warga. Jumat (24/1/2020)
Dalam kesempatan tersebut, Bagja juga menunjukkan gambaran, timeline rencana perkembangan pembangunan Bandara Kediri. Mulai dari rencana pembebasan lahan, penyelesaian tanah, hingga dimulainya pembangunan.
Bagja menyatakan masalah pembebasan lahan sudah tidak ada negosiasai lagi. Batas waktu diberlakukannya sistem Konsinyasi hingga 1 Februari 2020 mendatang, untuk itulah Bagja mengharap jika masyarakat yang belum menyerahkan dan menjual tanahnya segera menyerahkan kepada pemerintah, sebelum berlakunya Konsinyasi.
"Intinya sesuai yang saya bilang pada saat pemaparan bersama warga tadi, jika groundbreaking baru akan dilakukan pada 16 April 2020. Dan hal itu sudah sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia, Menteri Perhubungan dan Menko Kemaritiman dan Investasi pada saat pembahasan pembangunan bandara Kediri yang di gelar di Jakarta pada 16 Januari 2020 kemarin, itu menjadi koordinasi terakhir terkait pembangunan bandara di Kediri dan tidak ada koordinasi lagi agar segera dilakukan pembangunan sudah tidak ada negosiasi lagi, Konsinyasi adalah jalan terakhir, pemerintah akan tegas," terang Bagja.
Sementara itu Sekda Kabupaten Kediri Dede Sujana berharap masyarakat segera menjual tanahnya ke pemerintah. Ada 40 orang yang belum menjual tanah mereka, dan diharapkan tidak sampai konsinyasi sehingga menghindari rasa kecewa dan kerugian yang dirasakan warga.
"Justru Pemerintah Kabupaten Kediri berharap agar warga masyarakat yang terdampak tidak sampai menggunakan opsi konsinyasi, karena juga agar warga tidak merasa rugi dan kecewa dengan adanya bandara," ucap Dede usai mengikuti acara.
Sebagai informasi, Bandara Kediri merupakam proyek strategis nasional yang dibangun oleh PT SDI adalah anak perusahaan dari PT Gudang Garam yang ditunjuk untuk mengelola Bandara Kediri.
Ia menjelaskan bandara tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 372 hektare yang memotong tiga kecamatan dan empat desa di Kediri, dengan landasan pacu sepanjang 3.300 meter.
Namun hingga kini masih ada sekitar 46 rumah warga yang belum menyerahkan rumah mereka ke pemerintah, dengan alasan ketidak cocokan harga tanah.
Berdasar pantauan detikcom, harga tanah yang ada bangunan rumah dihargai sebesar Rp. 750.000/ M persegi sedangkan untuk yang hanya tanah atau tegal dihargai Rp. 500.000/M persegi, dengan tidak ada kenaikan atau negosiasi lagi selain Konsinyasi.
Kepala Desa Grogol Supriyono kepada detikcom menjelaskan bahwa beberapa warga yang belum menjual tanahnya diduga karena belum adanya informasi yang jelas, dan ia berencana akan melakukan sosialisasi dan informasi kepada warga, karena pada dasarnya warga sangat mendukung adanya pembngunan bandara.
"Saya pikir hanya kurang informasi saja, nanti saya selaku kepala desa akan segera menggelar acara sosialisasi lagi kepada warga yang masih tersisa, karena warga ini sebenarnya sangat mendukung adanya bandara, ucap Supri.
 |
(hns/hns)
