Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 06 Mar 2020 11:15 WIB

Basuki Rombak Pejabat Kementerian PUPR

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Basuki Hadimuljono merapat ke Istana (Andhika Prasetia/detikcom) Foto: Basuki Hadimuljono (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik 10 Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PUPR Kamis kemarin (5/3/2020). Pelantikan dilakukan untuk mengukuhkan dan menggantikan beberapa pejabat yang telah memasuki masa purna bhakti.

Sebanyak 10 pejabat yang dilantik adalah Anita Firmanti Eko Susetyowati sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Widiarto sebagai Inspektur Jenderal (Irjen), Jarot Widyoko sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air menggantikan Widiarto yang sebelumnya menjabat Plt Dirjen SDA, dan Hedy Rahadian sebagai Dirjen Bina Marga menggantikan Sugiyartanto.

Kemudian, Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Dirjen Cipta Karya, Khalawi sebagai Dirjen Perumahan,Trisasongko Widianto sebagai Dirjen Bina Konstruksi menggantikan Danis Hidayat Sumadilaga sebelumnya menjabat Plt Dirjen Bina Konstruksi.

Lalu, Eko Djoeli Heriepoerwanto sebagai Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Hadi Sucahyono sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), dan terakhir Sugiyartanto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menggantikan Lolly Martina Martief.

Basuki mengatakan di tengah ketidakpastian ekonomi akibat merebaknya virus corona, pejabat yang dilantik diminta untuk segera melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa anggaran infrastruktur Tahun 2020. Di mana lelang dini paket kontraktual pekerjaan infrastruktur TA 2020 telah dilakukan sejak 6 November 2019.

Hal ini untuk meningkatkan kualitas belanja anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal.

"Saya meminta kepada pejabat yang dilantik sebagai komandannya untuk mempercepat. Untuk itu, Unit Organisasi (Unor) agar dapat mempersiapkan dokumen tender dengan lebih baik," kata Basuki dalam keterangannya, Jumat (6/3/2020).

Basuki juga meminta agar pembangunan infrastruktur berbasis kerakyatan seperti Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Peningkatan Tata Guna Air Irigasi ( P3-TGAI) untuk dipercepat realisasinya, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

"Pembuatan marka jalan di lapangan yang belum dikerjakan bisa dikerjakan sekarang, termasuk pengecatan jembatan yang dapat dilakukan melalui skema padat karya segera dilaksanakan. Program padat karya bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat," tuturnya.

Basuki juga berpesan kepada pejabat dilantik dapat memberikan kontribusinya untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) dan membentuk unit kepatuhan internal di setiap Ditjen sebagai first line of defense.

"Selanjutnya saya mengingatkan apa yang sudah disepakati dalam membelanjakan uang negara dengan mengacu pada peraturan yang ada. Ingat 4 big no's: no bribery, no kick back, no gift, no luxurious lifestyle," ujar Basuki.



Simak Video "Pimpinan KPK Sambangi Kantor Menteri PUPR, Ada Apa?"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com