Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 03 Apr 2020 14:56 WIB

Kontraktor Sebut Banyak Jalan Ditutup Bikin Proyek Konstruksi Mandek

Trio Hamdani - detikFinance
Sejumlah pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan Pasar Rumput, Jakarta, Kamis (23/2). Rencananya proyek ini ditargetkan rampung pada 2018 mendatang. Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Sejumlah daerah telah menerapkan karantina wilayah secara mandiri. Otomatis akses jalan ditutup untuk meminimalkan pergerakan orang maupun kendaraan demi menekan penularan baru virus corona. Sayangnya hal tersebut menghambat pekerjaan proyek konstruksi.

Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Iskandar Z Hartawi menjelaskan proyek pembangunan di suatu kabupaten terbengkalai, karena material dan pekerja proyek yang diangkut dari kabupaten tetangga terganggu akibat pemberlakuan kebijakan karantina wilayah yang diberlakukan pimpinan di daerah tersebut.

"Kondisi kedaruratan yang ditimbulkan oleh Covid-19 berimplikasi pada ketidakmungkinan proses pengerjaan konstruksi bisa berjalan normal, efektif, berkualitas dan tepat waktu. BPP Gapensi menyimpulkan bahwa realitas saat ini sudah masuk kategori force majeure," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2020).

Terlebih variabel eskalasi harga dan bahan baku yang melambung tinggi karena kenaikan kurs dolar AS khususnya untuk bahan baku yang diimpor.

Sekjen BPP Gapensi Andi Rukman N Karumpa pun mengusulkan beberapa hal ke pemerintah menyikapi kondisi yang terjadi saat ini. Pertama, terkait pekerjaan yang sedang berjalan, pemerintah perlu mengeluarkan payung hukum untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hingga melampaui tahun anggaran, termasuk meniadakan denda keterlambatan pekerjaan dampak pandemi Covid-19.

"Kedua eskalasi harga, penyesuaian harga satuan item pekerjaan dengan memberikan addendum biaya tambah atau dengan rescoping (pengurangan item pekerjaan)," sebutnya.

Kemudian ketiga memberikan biaya tambah kepada penyedia jasa untuk melakukan pengadaan alat pelindung diri (APD) dan melakukan SOP sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19 di setiap proyek sesuai pedoman dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Lalu terkait dengan keberlanjutan proses pengadaan barang dan jasa konstruksi. Ada beberapa poin yang diusulkan. Pertama, meminta pemerintah mengevaluasi kembali Surat Edaran Menteri Keuangan (SE) No.S-247/MK.07/2020 tentang penundaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DAK fisik, dengan tetap melanjutkan proyek di bawah Rp 10 miliar untuk kontraktor kecil atau UMKM.

Kedua, mengusulkan belanja modal fisik yang direalokasi hanya untuk proyek multiyears dimana azas manfaat dari kegiatan tersebut belum bisa sesuai target atau berfungsi tahun ini.

Terakhir, terkait kebijakan sektor keuangan di bidang jasa konstruksi ada dua usulan. Pertama, penurunan suku bunga modal kerja konstruksi diiringi dengan restrukturisasi kredit dan penundaan bayar pokok sesuai dengan skala usaha. Kedua, pemberlakuan penurunan suku bunga modal kerja yang ditujukan untuk angsuran leasing alat berat konstruksi.



Simak Video "Pasien Corona di Mamuju Kabur: Dijemput Petugas, Dilawan Keluarga!"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com