Basuki Sebar Padat Karya Tunai Rp 10 T ke Masyarakat Desa

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 13 Apr 2020 17:41 WIB
Program Padat Karya Tunai di Pedesaan
Foto: Dok. Istimewa/Kementerian PUPR
Jakarta -

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan direalokasi. Setidaknya ada Rp 36,19 triliun anggaran yang direalokasi. Lalu, Rp 10 triliun di antaranya akan digelontorkan untuk program padat karya tunai

Melalui program padat karya tunai, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pihaknya akan memberikan pekerjaan untuk masyarakat. Pekerjaannya berbentuk pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur di pedesaan.

"Kita ingin melaksanakan padat karya tunai. Apa itu? Padat karya tunai adalah memberikan pekerjaan yang low technology, tapi padat karya di pedesaan. Terutama untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan," kata Basuki dalam rilis video BNPB, Senin (13/4/2020).

"Jadi kami mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa," lanjutnya.

Secara rinci anggaran yang akan digelontorkan untuk padat karya tunai ada Rp 10,22 triliun. Masyarakat akan dipekerjakan di berbagai proyek mulai dari pembangunan irigasi, pembangunan pisew, pelaksanaan program kota tanpa kumuh, dan lain sebagainya.

Anggaran itu akan digunakan untuk membeli peralatan, material pembangunan, hingga upah untuk masyarakat. Mereka yang ikut program padat karya tunai ini akan dibayar mingguan.

"Ini semua dibayar mingguan seperti yang biasa terjadi di pedesaan. Ada yang dibayar Kamisan (setiap Kamis) dan mingguan," jelas Basuki.

Dalam pengerjaan proyek-proyek ini, Basuki juga menekankan harus ada pembatasan sosial. Untuk perbaikan irigasi misalnya, yang tadinya menggunakan 80 orang akan dipangkas setengahnya. Sisanya lagi akan bekerja bergantian setiap minggu.

Hal ini dinilai dapat meminimalisir penyebaran virus pada masyarakat yang ikut program padat karya.

"Masih bisa dilaksanakan, kita bentuk protokol kesehatan. Seperti perbaikan irigasi kecil, yang biasanya dilakukan 70-80 orang jadi bagi dua, jadi sekitar 40. Kita schedule seminggu-seminggu," kata Basuki.

"Mungkin akan lambat tapi aman, yang tadinya dikerjakan dua bulan mungkin bisa jadi tiga bulan," jelasnya.



Simak Video "Pimpinan KPK Sambangi Kantor Menteri PUPR, Ada Apa?"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/ara)