Saran Mantan Menkeu: Proyek Ibu Kota Baru Ditunda

Saran Mantan Menkeu: Proyek Ibu Kota Baru Ditunda

Trio Hamdani - detikFinance
Selasa, 05 Mei 2020 08:06 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono hari ini menyaksikan pengumuman pemenang desain ibu kota negara baru dalam sayembara. Yuk, lihat desain pemenang sayembara itu.
Foto: Trio Hamdani
Jakarta -

Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri menilai pemerintah bisa menunda pembangunan ibu kota baru agar bisa fokus menangani pandemi COVID-19.

Hal itu sebaiknya dilakukan karena dana yang dibutuhkan untuk penanganan virus Corona tidak sedikit. Dengan demikian maka angggaran yang ada bisa diprioritaskan untuk penanganan isu tersebut.

"Misalnya ibu kota baru, kan bisa di-delay itu. Jadi prioritasisasi budget bisa dilakukan," kata dia dikutip detikcom dari siaran CNBC Indonesia TV, Senin (4/5/2020).

Pembangunan infrastruktur, menurutnya juga bisa dilakukan secara multiyears, bukan disetop tapi diperpanjang waktunya.

"Saya nggak mengatakan infrastrukturnya disetop, dibikin saja multiyears tahun depan," sebutnya.

Dia juga menilai refocusing anggaran pemerintah masih bisa dioptimalkan untuk penanganan virus Corona. Misalnya anggaran perjalanan dinas yang sudah dipangkas dari Rp 43 triliun menjadi Rp 25 triliun.

Dia menilai anggaran tersebut bisa dipangkas lagi hingga tinggal menyisakan 5%. Sebab di tengah pandemi COVID-19 ini tidak akan banyak dilakukan perjalanan dinas.


"Saya lihat misalnya prioritasi budget masih bisa dilakukan. Saya kasih contoh, itu anggaran untuk perjalanan dinas kan Rp 43 triliun, sudah dipotong jadi Rp 25 triliun. Tapi dalam kondisi PSBB kan orang nggak terbang, nggak jalan, Bikin saja sisa tinggal 5%. Jadi masih ada uang-uang yang mungkin masih bisa digunakan," tambahnya.

Dirinya juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan masyarakat rentan miskin yang terdampak COVID-19. Lanjut di halaman berikutnya.


Chatib mengingatkan pemerintahan agar tidak melupakan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income). Mereka bisa dikatakan golongan rentan miskin.

Dia menjelaskan beragam bantuan sosial (bansos) yang sudah dikucurkan pemerintah saat ini hanya menyentuh masyarakat miskin.

"Tentu kita harus melihatnya dinamis. Satu yang menurut saya penting dan harus di-address itu adalah kelompok menengah bawah, lower middle income group, kenapa? karena bentuk dari perlindungan sosial selama ini kan basisnya adalah kelompok miskin," kata dia dalam siaran CNBC Indonesia TV, dikutip detikcom, Senin (4/5/2020).

Menurutnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah rentan miskin akibat pandemi virus Corona (COVID-19), khususnya mereka yang kehilangan pekerjaan dan tidak punya lagi penghasilan.

"Bagaimana dengan orang yang misalnya sebulan lalu itu masih kerja, pendapatannya di atas Rp 3 juta-Rp 4 juta. Sekarang dia kehilangan pekerjaan, kemudian dalam waktu 6 bulan dia nggak ada income, maka dia akan jatuh ke dalam kemiskinan, dia juga nggak ada income," sebutnya.

Untuk itu dirinya menyarankan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada golongan masyarakat tersebut. Sebab mereka ikut terdampak virus Corona.


Tentunya pemerintah membutuhkan anggaran untuk membantu masyarakat di golongan tersebut, mengingat masyarakat rentan miskin ini tidak sedikit. Seperti yang pernah dirilis oleh Bank Dunia, jumlahnya mencapai 115 juta orang.

"Kalau itu satu rumah tangga 4 orang berarti kan 30 juta rumah tangga. Kalau mereka diberikan Rp 1 juta karena dia kelas lower middle income, itu mungkin dibutuhkan Rp 30 triliun sebulan. Kalau 3 bulan itu butuhkan dana sekitar Rp 90 triliun. Nah ini yang harus dicarikan sumbernya," tambah dia.



Simak Video "Video WHO soal Ilmuwan China Temukan Virus Corona Baru Mirip Penyebab Covid-19"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads