RI Kebut 41 Proyek Unggulan di 2021, Ini Daftarnya

Hendra Kusuma - detikFinance
Selasa, 12 Mei 2020 12:32 WIB
Pekerja menyelesaikan pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) di Kuningan, Jakarta, Senin (13/4/2020). Ditengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, proyek infrastruktur LRT tetap berjalan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.
Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Jakarta -

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan ada sekitar 41 proyek unggulan dalam program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan proyek unggulan atau major project ini berada di sektor pariwisata hingga dukungan infrastruktur.

"Project pemulihan ekonomi ada 41 major project termasuk yang baru dalam hal sistem kesehatan nasional dan ini salah satu contoh major project," kata Suharso membuka Rakorbangpus 2020 secara virtual, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Suharso mengatakan 41 proyek unggulan ini seperti pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas dengan nilai Rp 3,28 triliun, sembilan kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter senilai Rp 628,2 miliar, industri 4.0 di lima sub sektor prioritas senilai Rp 1,30 triliun, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 senilai Rp 4,39 triliun, dan jaringan pelabuhan utama terpadu.

Selanjutnya penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur yang nilainya Rp 37,10 triliun. Di mana di dalamnya ada penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan. Serta dukungan beberapa major project infrastruktur.

Suharso bilang, ada beberapa kementerian dan lembaga (K/L) yang akan terlibat langsung dalam program pemulihan ekonomi nasional di 2021. Mulai dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai pengembangan industri dan pariwisata. Lalu, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai memperkuat ketahanan pangan. Selanjutnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM mengenai akses pasar dan usaha kecil menengah.

Klik halaman berikutnya >>>

Kenaikan anggaran juga akan dimanfaatkan untuk dukungan infrastruktur, seperti pembangunan jalan akses, bandara, dan pelabuhan. Program ini berada di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selanjutnya tetap didukung oleh program peningkatan kapasitas SDM di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut Suharso menyebut, untuk K/L yang terlibat dalam program pemulihan ekonomi nasional juga akan mengalami penambahan anggaran non operasional sebesar 55% atau Rp 56,5 triliun dibandingkan pada RAPBN 2020.

Sebanyak 41 proyek unggulan ini antara lain sembilan kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter, antara lain pengembangan Bandara Bintuni oleh Kementerian Perhubungan, pembangunan jalanan akses kawasan industri Bintuni ruas Bintuni-Susumuk oleh Kementerian PUPR, lalu pelatihan 3in1 bagi calon tenaga kerja industri yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian.

Selanjutnya ada juga jaringan pelabuhan utama terpadu yang mengintegrasikan K/L dengan BUMN. Seperti Pelabuhan Sorong, Bitung, Makassar, Kijing, Belawan/Kuala Tanjung, Tanjung Priok, dan Tanjung Perak.

"Ini akan dibahas lebih detil, yang saya ingatkan, 2021 tahun pemulihan kita dan kita berharap bisa memahami keadaan, jadi jangan itu Pak Askolani (Dirjen Anggaran) dipelototin dan dimarahin K/L karena turun. Itu memang keadaan dan kita harus disiplin dengan kita punya RKP dan mudah mudahan pada 2022 kita bisa lebih baik lagi. Dan mengejar apa yang kita tinggalkan atau tertinggal pada 2021 dan 2020 ini," ungkapnya.



Simak Video "PPP Bicara Kemungkinan Koalisi dengan NasDem-PAN"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/ara)