Target Rampung Tol Semarang-Demak Seksi II Mundur ke Maret 2022

Mochamad Saifudin - detikFinance
Rabu, 01 Jul 2020 16:32 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek progres proyek tol Semarang-Demak
Progres tol Semarang-Demak/Foto: Mochamad Saifudin/detikcom
Demak -

Proyek pembangunan tol Semarang-Demak seksi II berjalan 10 persen. Proyek pengerjaan tol seksi II tersebut ditargetkan rampung Maret 2022, mundur dari target sebelumnya Juli 2021 lantaran terkendala pandemi virus Corona (COVID-19).

"Saat ini kita fokus pembangunan jembatan. Perkembangannya sekitar 8 sampai 10 persen," jelas Humas PT Pembangunan Perumahan (PP), Robby Sumarna seusai menerima kunjungan Gubernur Jawa Tengah, Rabu (1/7/2020).

Seperti diketahui pengerjaan jalan tol dengan total panjang 27 kilometer tersebut terbagi dalam dua seksi. Yakni seksi I berada di ruas Semarang-Sayung sepanjang 10,69 kilometer dan seksi II sepanjang 16,31 kilometer dari Sayung sampai Demak Kota.

Sementara pengerjaan tol seksi I masih terkendala pembebasan lahan, sehingga pelaksana proyek tidak bisa melanjutkan pembangunan lantaran ditentang warga yang belum terbebaskan lahannya. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan lahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sudiyono yang juga hadir dalam kunjungan tersebut mengatakan, pihaknya menargetkan pembebasan tanah tol Semarang Demak pada 2021. Dirinya menyebut, selain pandemi virus Corona, pembebasan lahan terkendala pembebasan tanah yang tergenang air rob atau air laut.

"Kita mau lanjut lagi Juli ini. Prioritas utama Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, ada hampir 500 bidang dan sudah dibayarkan sejumlah 123 bidang Rp 97 miliar kemarin. Tinggal Rp 260 sekian miliar khusus Sidogemah. Target pembangunan fisik tol Semarang Demak pada pertengahan 2022, sementara pembebasan lahan pada 2021. Problem lain, utamanya tanah tenggelam, tanah terendam air (laut)," jelas Sudiyono di lokasi pembangunan Tol Semarang Demak Seksi II, Desa Buyaran, Kecamatan Karangtengah, Demak.


Sudiyono mengatakan, pihaknya masih menunggu dasar hukum dari ketua pelaksana pembebasan tanah, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia menyebut, terdapat sekitar 300 hektar tanah yang tenggelam air laut.

"Kita masih menunggu dasar hukumnya, apakah nanti (tanah ternggelam air laut) akan dibebaskan atau seperti apa. Harus ada dasar hukumnya," imbuhnya.

Apa respons Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap progres tersebut? Klik halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2