Kata Pemilik Lahan yang Bikin Jokowi Geram Hambat Proyek Tol Cisumdawu

Pembangunan Tol Cisumdawu sempat menjadi sorotan lantaran membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram. Penyebab orang nomor satu di Indonesia geram karena pembangunan tol yang menjadi akses utama Bandara Kertajati tak kunjung selesai sejak mulai dibangun 2011. Masalahnya klise, yakni pembebasan lahan.

Pemilik lahan pun buka suara. Lahan yang dimaksud adalah tempat berdirinya Pasar Sehat Cileunyi atas nama PT Biladi Karya Abadi. Pihaknya mengatakan tidak menolak pembangunan dan justru mendukung pemerintah. Tetapi ada sejumlah permasalahan yang belum diselesaikan oleh pemerintah.

Melalui kuasa hukumnya, Dirut PT Biladi Karya Abadi, SF yang merupakan warga Surabaya meminta pemerintah menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Kami tidak menolak pembangunan, tapi mendukung dengan memberikan lahan untuk akses keluar masuk proses pembangunan (tol Cisumdawu). Tetapi, mohon pemerintah mematuhi putusan besaran yang sudah inkrah," kata Kuasa Hukum pemilik lahan, Erick Ibrahim Wijayanto di Surabaya, 12 Agustus 2020 lalu.

Erick memaparkan sebelumnya kliennya telah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Erick menyebut sesuai sertifikat HGB, ada dua kavling tanah yakni kavling 37 seluas 311.166 meter persegi dan kavling 38 seluas 10.834 meter persegi.

Dua kavling ini dihargai senilai Rp 17 miliar oleh pemerintah. Padahal jika sesuai putusan dan perhitungan sesuai harga tanah per meter, total ganti rugi tanah mencapai Rp 59 miliar.

"Jadi sesuai putusan sudah ada, nilainya Rp 12,5 juta per meter. Totalnya sekitar Rp 59 miliar yang sudah berkekuatan hukum tetap sesuai putusan. Namun, yang ditawarkan pemerintah Rp 17 miliar," tambah Erick.

Erick pun menyayangkan hal ini. Dia menilai putusan pengadilan tentang harga tanah Rp 12,5 juta per meter sudah sesuai. Karena, ganti rugi tanah di sekitar area kavling juga dihargai serupa.

"Atas besaran keberatan kami, ketua panitia pelaksana pengadaan tanah, itu tidak bersedia membayar karena alasannya tidak mempunyai anggaran," tambah Erick.

Buka halaman selanjutnya>>>