Jembatan Penyambung Sumatera dan Pulau Samosir Mulai Dibangun

Tim detikcom - detikFinance
Rabu, 02 Des 2020 10:18 WIB
Jembatan Aek Tano Ponggol Mulai Dibangun
Foto: Dok. Kementerian PUPR
Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pekerjaan konstruksi Jembatan Aek Tano Ponggol di Sumatera Utara (Sumut). Dengan panjang total 294 meter, jembatan ini akan mendukung pengembangan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas/Destinasti Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

Mengutip keterangan resmi Kementerian PUPR, Rabu (2/10/2020), pembangunan Jembatan Aek Tano Ponggol dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sumatera Utara. Jembatan ini menghubungkan pulau Sumatera dengan pulau Samosir.

Tano Ponggol merupakan satu-satunya akses darat untuk menuju Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba. Desain jembatan tersebut akan mengadopsi kearifan lokal adat Batak dengan perkiraan ketinggian ideal jembatan sekitar 8-9 meter dari permukaan danau.

Tipe struktur jembatan yang digunakan adalah cable stayed dengan tiga tiang tungku tersebut dan dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2020-2022 senilai Rp 157 miliar.

Jembatan Aek Tano Ponggol Mulai DibangunJembatan Aek Tano Ponggol Mulai Dibangun Foto: Dok. Kementerian PUPR

Rencananya Jembatan Tano Ponggol tersebut akan memiliki dua lajur. Dengan desain baru, jembatan ini akan menjadi ikon baru di Danau Toba yang selalu menjadi daya tarik dan pusat pertumbuhan ekonomi di pesisir Danau Toba.

Selain pembangunan jembatan tersebut, dilakukan pula pelebaran alur Tano Ponggol oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), dari 25 meter menjadi 80 m sepanjang 1,2 km sehingga dapat dilewati oleh kapal pesiar.

Danau Toba sendiri telah ditetapkan sebagai 5 KSPN Prioritas/DPSP bersama dengan Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN/DPSP direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.

"Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki infrastrukturnya, kemudian amenities dan event, baru promosi besar-besaran. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu yang harus kita jaga betul. Prinsipnya adalah merubah wajah kawasan dilakukan dengan cepat, terpadu, dan memberikan dampak bagi ekonomi lokal dan nasional," kata Basuki.

(eds/eds)