.webp)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan pencapaian pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kemenhub sepanjang tahun 2020. Pembangunan tersebut antara lain Terminal, Stasiun, Pelabuhan dan Bandara yang dibuat untuk menciptakan konektivitas yang baik khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal)
"Pada tahun 2020 sejumlah proyek infrastruktur transportasi telah berhasil diselesaikan dan serapan anggaran tahun ini kami mencapai 95%. Ini artinya di tengah pandemi, kami memastikan pembangunan infrastruktur tetap dilaksanakan dengan baik," ungkap Budi Dalam keterangan tertulis, Rabu (23/12/2020).
Hal tersebut disampaikan Budi saat Jumpa Pers Akhir Tahun - Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2020 dan Outlook 2021 secara virtual di Lobby Karsa, Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi mengungkapkan sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi yang telah selesai dikerjakan di antaranya adalah Pelabuhan Patimban (tahap 1 Fase 1), pembangunan Runway 3 dan East Cross Taxiway Bandara Soetta; reaktivasi jalur KA Cianjur-Ciranjang-Cipatat, Jalur Ganda KA Lintas Selatan Cirebon - Mojokerto, Bandara Internasional Kulonprogo, Dermaga dan Terminal Penumpang Pelabuhan Gili Mas - Lombok dan Kapal-Kapal Perintis.
Budi juga menjelaskan ada beberapa pembangunan yang pada tahun 2020 yang masih di dalam tahap pengerjaan di antaranya Terminal Tipe A Tirtonadi, Solo - Jawa Tengah, Terminal Tipe A Amplas - Medan, Pelabuhan Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan - Bali, LRT Jabodebek, 7 Bandara di 3TP (Buntukunik, Muara Teweh, Bintan, Kep. Siau, Alor, Sintang, Halmahera Utara) , Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Jalur Dwi Ganda KA (DDT) Manggarai - Cikarang, KA Cepat Jakarta - Bandung, Bandara Ngloram, Cepu - Jateng, Bandara Lagaligo, Bua, Kab. Luwu - Sulawesi Selatan, Bandara Dewandaru, Karimun Jawa, dan lain-lain.
"Kemenhub tetap memfasilitasi angkutan subsidi perintis di semua moda dan turut mendukung 10 kawasan destinasi pariwisata yang memiliki andil dalam Pemulihan Ekonomi Nasional," tutur Budi
Lebih lanjut, Budi mengatakan sejak dihadapkan pada masa pandemi awal tahun 2020, Kementerian Perhubungan sebagai regulator bidang transportasi terus berupaya dalam memberikan layanan transportasi dan memperhatikan aspek kesehatan.
Dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenhub telah melakukan beberapa upaya seperti penerbitan regulasi pengendalian transportasi, sehingga pelayanan transportasi dapat tetap berjalan walaupun di tengah pandemi. Selain itu Kemenhub juga melakukan realokasi anggaran untuk pengadaan APD dan alat pencegah COVID-19 tahun 2020 sebesar Rp 218,25 Miliar dan tahun 2021 Rp 334,77 Miliar.
Sementara itu, untuk mendukung sektor pariwisata Kemenhub memberikan subsidi pariwisata berupa dukungan anggaran untuk 5 Daerah Pariwisata Super Prioritas sebesar Rp 2,69 Triliun tahun 2020 dan Rp 1,31 Triliun pada tahun 2021 dan anggaran untuk 10 KSPN dengan total sebesar Rp 2,99 Triliun untuk tahun 2020, Rp 1,7 Triliun untuk 2021.
Kemenhub juga mengalokasikan subsidi biaya Kalibrasi Penerbangan, Biaya Subsidi PJP2U serta Subsidi Rute Pelayanan Angkutan Umum untuk KSPN sebesar Rp 443 Miliar tahun 2020 dan Rp 1,48 Triliun tahun 2021.
"Selain itu, telah dilaksanakan program padat karya yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dan menyerap sebanyak lebih dari 23 ribu lebih tenaga kerja," imbuh Budi.
Budi juga menyebutkan selama tahun 2020 Kemenhub telah mendapatkan sejumlah penghargaan dari beberapa lembaga dan memberikan penghargaan.
"Alhamdulillah Kemenhub telah meraih sejumlah penghargaan yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas Laporan Keuangan tahun 2019; Mempertahankan Predikat Badan Publik yang Informatif tahun 2020 yang dinilai oleh Komisi Informasi Pusat (KIP); Meraih Penghargaan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk Kategori Kemitraan Utama; 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi; dan Menhub raih Penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan dari Kemenpan-RB. Kemenhub juga memberikan penghargaan kepada kru penerbangan Misi Kemanusiaan ke Wuhan," jelas Menhub.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pada Tahun 2021, Kemenhub ditetapkan untuk mengelola pagu anggaran sebesar Rp 45,66 Triliun. Selain itu, arah Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di tahun 2021 dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
"Alokasi terbesar menurut jenis belanja adalah belanja Modal Infrastruktur yaitu 23,66 T (51,83%). Sedangkan alokasi menurut sumber pendanaan berasal dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sebesar Rp 5,66 Triliun; PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri) sebesar Rp 801,11 Miliar; dan KPBU-AP (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) tahun 2021 sebesar Rp 246,74 Miliar untuk Pembangunan dan Pengoperasian KA Makassar - Parepare," pungkasnya.
Sebagai informasi, pada kegiatan penyampaian kinerja 2020 tersebut turut hadir Sekretaris Jenderal Djoko Sasono, Inspektur Jenderal Gede Pasek Suardika, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi, Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto, Kepala BPSDM Perhubungan Sugihardjo, Kepala Badan Litbang Perhubungan Umiyatun Hayati, Kepala BPTJ Polana B. Pramesti.
(ega/hns)
