.webp)
Proyek penanganan banjir di Jakarta yakni normalisasi Sungai Ciliwung tak mengalami perubahan signifikan. Sejak tahun 2018 sampai sekarang, realiasi untuk normalisasi baru mencapai 16 km dari 33 km.
Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia menuturkan, normalisasi dihadapkan pada masalah lahan. Sementara, pembebasan lahan ini menjadi tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Harga lahan bukan menjadi persoalan dalam pembebasan lahan proyek penanggulangan banjir di Jakarta ini. Menurutnya, pembebasan lahan ini berkaitan anggaran yang belum teralokasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan (harga), sebetulnya masalahnya kan belum teralokasi untuk pengadaan lahan. Jadi kalau masalah harga kan tetap mengikuti acuan yang ada, mengikuti harga sesuai harga yang nantinya ada konsultan penaksir harga, namanya kita melakukan appraisal, ada konsultan appraisal yang akan menentukan harganya, ada ketentuannya gitu," ujarnya kepada detikcom, Minggu (21/2/2021).
Dia mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengusahakan anggaran tersebut. Dia bilang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS Cilicis) sedang melakukan koordinasi terkait wilayah mana yang dibebaskan.
"Iya, dari Pemprov sudah mengusahakan sekarang, mereka sudah koordinasi BBWS Cilicis katanya ada nanti sudah mulai mereka usahakan. Makanya mereka sementara mengidentifikasi bersama-sama dengan BBWS Cilicis lahan-lahan yang nantinya akan dibebaskan. Mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa tuntas," terangnya.
Dia bilang, proyek ini tergantung dari pembebasan lahan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, pembangunan bisa makan waktu 2 tahun dengan catatan pembebasan lahan untuk proyek penanggulangan banjir itu rampung.
"Itu mungkin paling lama 2 tahun kalau sudah bebas semua, kan cukup banyak 17 km," terangnya.
(acd/dna)
