.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, sebagai lumbung ikan nasional. Untuk mendukung lumbung ikan nasional tersebut akan dibangun pelabuhan besar yang bernama Ambon New Port.
Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan hari ini, Senin (29/3/2021) disepakati pengembangan lumbung ikan nasional dibutuhkan sebuah pelabuhan baru yang mampu menunjang aktivitas perikanan di Ambon.
"Kita tahu bahwa Indonesia bagian timur kaya dengan ikan dan laporan Menteri KP (Kelautan dan Perikanan) banyak sekali hal yang bisa diefektifkan agar fungsi penangkapan ikan bisa secara masif. Dari situ kita melihat bahwa untuk menjadikan satu sentra lumbung ikan nasional, tidak cukup pelabuhan-pelabuhan yang ada," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dilansir dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (29/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi menjelaskan, Ambon New Port akan dikembangkan yang terintegrasi dengan industri perikanan. Pembangunannya akan dilakukan dengan konsep KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha).
Untuk tahap awal pemerintah akan membebaskan lahan seluas 200 hektar (ha). Selain itu pemerintah juga akan mempersiapkan infrastruktur dasar.
"Setelah itu pemerintah akan melakukan lelang KPBU kerja sama antara pemerintah dengan swasta yang investasinya kurang lebih Rp 5 triliun," ujar Budi.
Untuk tahap awal sendiri investasi yang dilakukan untuk pembangunan Ambon New Port ditaksir mencapai Rp 1,3 triliun. Kemudian untuk tahap selanjutnya pemerintah akan menyerahkan kepada swasta untuk membebaskan 700 ha, sehingga total luas Ambon New Port 900 ha.
Untuk masa pembangunan Ambon New Port diperkirakan selama 2 tahun.
"Kita ingin me-restructure cara-cara penghitungan penangkapan ikan. Sehingga untuk 2 tahun ini kita bisa memfungsikan 2 pelabuhan yang ada di Ambon," terangnya.
Untuk dua pelabuhan di Ambon yakni Pelabuhan Yos Sudarso dan Pelabuhan Perikanan Nusantara akan direstrukturisasi karena fungsinya yang belum optimal.
"Oleh karenanya Presiden memerintahkan kepada kami untuk mempersiapkan dan kami bekerjasama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan melalui SMI memberikan satu konsultasi kepada kami," tutur Budi.
