Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diingatkan agar pembangunan infrastruktur yang dikebut sedemikian rupa tak menjadi mubazir, atau tak memberikan manfaat yang optimal. Infrastruktur yang banyak dibangun meliputi jalan tol, pelabuhan, bandar udara (bandara), jembatan, bendungan, hingga lumbung pangan.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman N Karumpa, pembangunan infrastruktur bisa menjadi mubazir apabila tak dimanfaatkan dengan baik.
"Ya mubazir, bikin jalan nggak dimanfaatkan karena tidak tumbuh sentra-sentra ekonomi di antara infrastruktur yang harganya triliunan itu," tegas Andi kepada tim Blak-blakan detikcom, Kamis (8/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maka dari itu, Andi mengatakan pentingnya membangun sentra-sentra ekonomi di sekitar infrastruktur yang sudah dibangun dan menghidupkan. Hasilnya, proyek yang telah dikerjakan pun tidak sia-sia, dan bisa memberikan multiplier effect bagi masyarakat.
"Saya tidak ingin mengatakan pemerintah tidak punya master plan yang bagus, tidak punya perencanaan yang baik. Karena maksud saya kita menikmati infrastruktur yang ada saat ini. Ini pencapaian yang luar biasa. Tinggal bagaimana jalan tol yang dibangun itu menjadi multiplier effect bagi masyarakat sekitarnya," terang dia.
Ke depannya, ia berharap proyek yang diberikan BUMN kepada vendor lokal harus dilengkapi dengan perencanaan matang, sehingga bisa memberikan manfaat, dan perusahaan pun memperoleh pemasukan untuk melunasi pembayaran ke vendor lokal.
"Kalau ini jalan, multiplier effect ke pengusaha lokal ini sangat baik. Tapi lagi-lagi kami berharap siapapun partner BUMN yang terlibat supaya memperhatikan pembayaran ke teman-teman pengusaha agar tidak terlambat bayarnya," tandasnya.
Benarkah infrastruktur yang sudah dibangun Jokowi mubazir? Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.
Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad sependapat. Menurutnya, manfaat pembangunan infrastruktur masih relatif kecil.
"Misalnya bandar udara Kertajati, kan belum muncul itu kawasan-kawasan ekonomi di sekitarnya, kemudian industri di sekitarnya itu kan belum. Itu yang saya kira harus menjadi pendorong. Yang kedua misalnya jalur jalan tol yang ke arah Jawa Timur itu juga masih belum begitu (banyak sentra ekonomi dan industri)," kata dia kepada detikcom.
Menurutnya infrastruktur yang dibangun saat ini tidak berdasarkan visi demand (permintaan) melainkan supply (penawaran). Dia mengibaratkan infrastruktur sebagai gula dan sentra ekonomi dan industri sebagai semut.
"Jadi kita buat gulanya dulu ada infrastruktur baru semut. Nah, ini gulanya sudah dibangun tapi semutnya nggak datang-datang terutama di luar Pulau Jawa," sebutnya.
Sementara itu, peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy menilai infrastruktur sejak awal pembangunannya sudah memberikan manfaat ekonomi, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga pemenuhan bahan baku dan alat beratnya.
"Di tahap pembangunan itu dia sudah mulai memberikan efek multiplier terhadap perekonomian. Ketika dalam tahap pembangunan karena misalnya ada pekerja yang di-hire (dipekerjakan), kemudian ada alat-alat berat yang dibeli, ini kan dampak multiplier yang diberikan dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan di masa pemerintahan Jokowi," ujarnya.
Infrastruktur seperti jalan tol, menurutnya juga langsung memberikan manfaat begitu beroperasi, misalnya membantu mobilitas masyarakat dan industri untuk mempercepat distribusi barang, serta lain sebagainya.
"Tetapi kita perlu akui ada juga beberapa infrastruktur yang memang belum terlalu kelihatan dampaknya seperti misalnya pembangunan Bandara Kertajati, kan dia yang tadinya diharapkan dapat membangun daerah kabupaten di sekitarnya tetapi ternyata karena bandaranya sepi tidak digunakan, akhirnya dampaknya belum terlalu kelihatan," jelas Rendy.
Dia juga berpendapat masih sedikit pusat-pusat ekonomi baru di kawasan yang telah dibangun infrastruktur. Jika pun ada rata-rata di Pulau Jawa.
Apa yang harus dilakukan pemerintah? Baca penjelasannya di halaman selanjutnya
Tauhid Ahmad mengatakan, untuk melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan yang dibangun infrastruktur butuh faktor lain.
"Pertama di sepanjang kawasan itu memang harus ada kawasan industri. Lahan itu dibebaskan, pemerintah yang tanggung biaya lahannya, jangan dibebankan kepada industri," kata dia.
Kemudian yang kedua harus ada infrastruktur pendukung, misalnya jalan ke pusat-pusat perekonomian di sekitarnya, infrastruktur energi, telekomunikasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
"Yang sulit kebanyakan penyiapan SDM, sumber daya manusia yang siap bekerja di kawasan di wilayah industri di daerah tersebut," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Yusuf Rendy berpendapat serupa, artinya jalan tol hanya menjadi salah satu alat untuk mendorong pembangunan kawasan industri.
"Harus ada kebijakan lainnya di luar kebijakan infrastruktur untuk kemudian mendorong kawasan Industri," sebutnya.
Tak kalah pentingnya, pemerintah diharapkan sebelum membangun infrastruktur, semisal jalan tol sudah mempertimbangkan rencana jangka panjang terkait penciptaan sentra-sentra ekonomi di sekitarnya.
"Saya kira tentu masalah kepastian pasokan energi, kemudian masalah kepastian upah pekerja, hubungan industrial dengan buruh karena itu merupakan beberapa komponen kalau kita bicara kawasan Industri," paparnya.
Kemudian, pemerintah juga perlu mempertimbangkan akses dari kawasan industri menuju pelabuhan. Itu untuk memudahkan distribusi barang lintas pulau.
.webp)
