.webp)
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK ikut memantau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, proyek itu memiliki anggaran yang besar yang bisa dihemat.
Menurutnya apabila proyek ini sudah dipantau oleh KPK sejak proses perencanaan banyak anggaran yang bisa dihemat negara.
"Kemarin saya melihat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Banyak sebenarnya kita bisa hemat di sana kalau dari perencanaan KPK sudah ikut terlibat melihat sendiri," kata Luhut dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut kini koordinasi dirinya dengan KPK makin baik saat ini. Hal ini dilakukan agar pemerintah tidak kecolongan lagi kasus korupsi.
"Koordinasi kami dengan KPK makin baik, dengan pak Firly, Pak Alexander, kita diskusi supaya tidak terjadi korupsi di Indonesia yang peluang terjadinya itu karena kesalahan sendiri kita juga," ujar Luhut.
Luhut sendiri memang baru mengunjungi proyek kereta cepat kemarin. Dalam kunjungannya itu, dia meminta agar proyek ini bisa diselesaikan sesuai target di tahun 2022.
Bahkan, dia juga mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi dan pengecekan rutin selama 3 bulan sekali agar pengerjaan proyek strategis nasional ini bisa selesai tepat waktu.
"Setiap 3 (tiga) bulan kita akan melakukan evaluasi serta pengecekan dari kemajuan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sehingga pengerjaannya tepat waktu," kata Luhut dalam keterangannya, Senin (12/4/2021).
Bicara mengenai anggaran kereta cepat Jakarta Bandung, beberapa waktu lalu beredar kabar anggaran proyek ini membengkak hingga 23% dari nilai awal proyek US$ 6,071 miliar.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pun tidak membantah adanya pembengkakan yang terjadi para proyeknya. Namun, menurut Corporate Secretary KCIC Mirza Soraya, informasi itu masih dikaji tim ahli.
"Informasi yang beredar mengenai pembengkakan biaya tengah dalam proses pengkajian ulang Feasibility Study (FS) yang didampingi oleh tim ahli dan konsultan," ujar Mirza kepada detikcom, Kamis (25/3/2021).
Menurut Mirza, kalau memang benar terjadi pembengkakan biaya, hal itu tentu dipengaruhi oleh faktor inflasi apalagi ada pandemi yang menyebabkan krisis global.
"Feasibility Study (FS) untuk pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung dilakukan di awal tahun 2015. Seiring dengan berjalannya waktu, ada inflasi yang terjadi dan tak terduga, khususnya inflasi yang terpengaruh dari krisis global pandemi COVID-19," ungkap Mirza.
Simak video 'Luhut-Budi Karya Tinjau Depo Kereta Cepat Tegalluar Bandung':
