Proyek pembangunan Jembatan Batam-Bintan sudah diinisiasi oleh pemerintah dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Walaupun menggunakan skema KPBU, pemerintah tetap akan mendukung secara finansial untuk proyek tersebut. Saat ini Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR menyebut sedang dilakukan pengkajian teknis dan finansial pada pembangunan Jembatan Batam-Bintan.
Menurut Direktur Pembangunan Jembatan, Ditjen Bina Marga Yudha Handita Pandjiriawan mengungkapkan pemerintah akan ikut serta dalam pembiayaan Jembatan Batam-Bintan sebanyak 30%. Yudha menjelaskan pembangunan ini terdiri dari dua tahap. Pertama pembangunan Jembatan Batam-Tanjung Sauh dan Tanjung Sauh-Bintan.
Pemerintah nantinya akan memberikan pembiayaan untuk jembatan penghubung Batam-Tanjung Sauh. Kemudian dari Tanjung Sauh-Bintan dibangun investor dengan proses lelang. Total panjang jembatan yang menyambungkan Batam dan Bintan ini mencapai 9 km.
"Jembatan Batam ke Tanjung Sauh sekitar 2.000 meter dan Tanjung Sauh ke Bintan 5.000 meter, jadi total panjangnya sekitar 7.000 meter," terang Yudha.
Desain awal pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini sebenarnya sudah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada 2005 dan diperbarui tahun 2010.
Namun, karena rencananya jembatan ini akan berbentuk jalan tol atau kendaraan yang lewat akan dikenakan tarif, maka terdapat perubahan desain agar menyesuaikan standar tol. Perubahan dilakukan pada desain lebar jembatan yang sebelumnya 28 meter disesuaikan menjadi 33 meter.
Yudha mengatakan Jembatan Batam-Bintan akan mendukung rencana pembangunan pelabuhan peti kemas di Tanjung Sauh dan shelter-shelter di Pulau Bintan. Targetnya tahun 2024 pembangunan jembatan ini selesai.
Pembangunan jembatan ini juga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah serta meningkatkan konektivitas di wilayah Kepulauan Riau, dengan mengurangi waktu tempuh dan juga biaya transportasi orang dan barang.
"Bapak Menteri PUPR dan Bapak Presiden berharap tahun 2024 tidak ada pembangunan fisik. Itu menjadi concern kami, maka targetnya sebelum 2024 jembatan ini sudah selesai," kata Yudha.
Di sisi lain, alternatif pembiayaan infrastruktur melalui KPBU diharapkan menjadi sarana terbaik untuk mewujudkan pembangunan suatu wilayah atau daerah dengan tanpa membebani anggaran negara.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU memiliki keunggulan dibandingkan dengan APBN.
Di antaranya adalah bagi swasta memiliki kepastian pengembalian investasi plus keuntungan. Sementara keuntungan bagi Pemerintah proyek dengan skema KPBU akan mendapatkan banyak pengawasan, sehingga tercipta tertib administrasi dan tertib teknis untuk melayani masyarakat lebih baik.
(kil/fdl)
