Kok Bisa Ada Pelabuhan Tak Punya Jalan Akses? Mungkin Ini Sebabnya

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Minggu, 30 Mei 2021 22:44 WIB
Suasana aktivitas bongkar muat di Jakarta International Container Terminal, Jakarta Utara, Rabu (5/9/2018). Aktivitas bongkar muat di pelabuhan tetap jalan di tengah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpuruk. Begini suasananya.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Presiden Joko Widodo menyoroti adanya pelabuhan baru yang tak dibangun dan tidak memiliki jalan akses. Kasus ini disebut memang banyak terjadi di Indonesia.

Menurut pakar maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Saut Gurning hal ini bisa terjadi karena biasanya paket perencanaan pembangunan proyek pelabuhan di Indonesia tak digabungkan dengan penyediaan jalan akses. Khususnya, jalan tol.

Hal itu dipisahkan, karena menurutnya, investor dan operator jalan tol akan mengambil sikap menunggu dan melihat terbentuknya permintaan penggunaan jalan tol.

Saut mengatakan permintaan jalan tol harus dibuktikan dengan ramainya minat pengguna pelabuhan. Memang menurutnya hal ini wajar, namanya juga bisnis.

"Terkadang penyedia, investor, dan atau operator jalan tol juga mengambil sikap wait and see untuk menunggu realisasi terbentuknya permintaan yang kuat secara faktual di pelabuhan. Baru lah aksi penyediaan jalan terjadi," kata Saut kepada detikcom, Minggu (30/5/2021).

"Karena secara urutan, penyedia tol biasanya menunggu realisasi timbulnya trafik dan permintaannya. Hal ini logis secara bisnis memang," tambahnya.

Dia mengungkapkan, bisa saja paket penyediaan jalan tol ini digabungkan dengan paket pembangunan pelabuhan. Namun, risiko investasinya sangat besar, ujungnya berpengaruh ke biaya pembangunan pelabuhan. Terlebih lagi, waktu pembangunannya pun tak bisa disatukan.

"Kecuali pembangunan pelabuhan itu menjadi satu paket dengan jalur aksesibilitasnya termasuk ke jalur tol. Tentu konsekuensinya level investasi atau capital expenses, pelabuhan akan menjadi lebih mahal. Makanya, akhirnya diputuskan terpisah, dan akibatnya urutannya secara waktu pun berbeda realisasinya," papar Saut.

Sebagai contoh, dia mengambil kasus Pelabuhan Patimban. Sejak awal rencana pembangunan jalan tol khusus ke pelabuhan ini sudah dibahas. Namun, sampai saat nampaknya investor penyedia jalan tol masih menunggu fakta permintaan trafik pelabuhan.

"Semisal kasus Pelabuhan Patimban yang belum tersambung dengan jalur tol Cikopo-Palimanan (Cipali) saat ini. Walaupun rencana untuk menyambungkannya sudah mulai muncul sejak awal. Hal ini mungkin akan segera cepat terealisasi dengan fakta permintaan trafik yang mulai timbul," kata Saut.

"Hal itu sebagai tuntutan jasa angkutan akses sambungan tol Cipali-Patimban," sambungnya.

Dari catatan detikcom, Pelabuhan Patimban baru punya akses jalan masuk dari jalan nasional Pantura. Jalan akses itu sudah dibangun sepanjang 8 km, bentuknya sudah diaspal dan cukup mulus.

Jalan masuk itu dibuat sepanjang 8 km itu dengan memiliki 2 jalur, tiap jalur memiliki 2 lajur, dan sudah dilengkapi dengan separator. Jalan akses Patimban ini dibuat layang, karena tanah di bawahnya adalah tanah rawa dan persawahan.

Untuk jalan tolnya sendiri, saat ini belum dibangun. Namun, rencananya jalan tol akan dibangun sepanjang 37 km. Jalan tol akses Pelabuhan Patimban akan dibangun tersambung dengan tol Cikopo-Palimanan aliad Cipali. Pintu masuknya ada di KM 89.

Kabar terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menjajaki minat pasar atau market sounding melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk tol Patimban.

Di sisi lain, menurut pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno memang perlu ada standar minimal untuk jalan akses ke pelabuhan. Misalnya, untuk pelabuhan harus ada jalan dua jalur, di tiap jalur minimal ada 2 lajur.

"Soal akses itu harusnya ada standar minimalnya. Misalnya pelabuhan barang harus dikasihin jalan yg lebar minimal dua jalur dua lajur," ungkap Djoko kepada detikcom.

Jalan itu harus mampu dilalui kendaraan dengan muatan sumbu terberat (MST) mencapai 8 ton. Kemudian pelabuhan juga mesti dihubungkan ke jalan tol atau nasional agar mobilisasi pengguna pelabuhan bisa dilakukan dengan mudah.

"Lalu jalan itu MST-nya 8 ton. Karena ini kan butuh dilewati kendaraan besar kalau pelabuhan barang. Lalu dihubungkan ke jalan nasional, atau jalan tol jadi lebih cepat mobilisasinya," kata Djoko.

(hal/dna)