Menjawab Tantangan RI Genjot Infrastruktur Pakai Material Lokal

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Minggu, 06 Jun 2021 18:16 WIB
Industri Baja
Foto: Industri Baja (Istimewa/Tata Logam)
Jakarta -

Pemerintah tengah menggenjot infrastruktur khususnya dengan komponen atau material dalam negeri. Namun, upaya mendorong pemakaian material dalam negeri ini bukan tanpa tantangan seperti masalah listrik dan gas.

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud dan rombongan berkunjung ke 3 lokasi fasilitas produksi baja ringan milik PT Tatalogam Lestari diCikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat belum lama ini. Hal itu untuk mendapat gambaran terkait Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (SDMPK).

Setelah berkeliling melihat fasilitas produksi PT Tatalogam Lestari, Nicodemus mengaku pihaknya mendapat banyak temuan yang cukup penting untuk dicermati dan perlu segera ditindak lanjuti. Hal pertama, tentang ancaman terganggunya produksi yang bisa berdampak pada kerugian yang tidak sedikit.

"Tadi saya dengar dari Ibu Lani (Wulani Wihardjono, CFO PT Tatalogam Lestari), ternyata jika ada sedikit gangguan saja, misalnya listrik mati, atau gasnya mati. Itu ternyata membuat satu kali produksi itu barang rejectnya banyak sehingga kerugian orang usaha itu menjadi besar. Itu ternyata harus jadi perhatian kita, bukan sekedar materialnya saja, tapi juga seluruh pendukungnya" ujar Nicodemus dalam keterangannya, Minggu (6/6/2021).

Temuan kedua adalah masih tingginya permintaan Cold Roll Coil (CRC) sebagai bahan baku BJLAS. Namun saat ini suplainya terhambat karena fluktuasi harga dan alokasi yang terbatas sehingga hal ini harus menjadi perhatian khusus.

Berikutnya, temuan ketiga yang cukup penting diapresiasi adalah tingginya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada material konstruksi Tatalogam Group. Nicodemus mengataan TKDN untuk produk BJLAS yang diproduksi PT Tata Metal Lestari sudah mencapai 67%.

"Dari sana kami punya tugas untuk mulai dorong ke Kementerian Keuangan, ke Bappenas dan lainnya supaya dapat apa kalau sudah mencapai, katakanlah sampai 70% (TKDN)? Atau contoh lainnya pajak dikurangi, kalau sudah green (hasilkan produk ramah lingkungan). Upaya ini saya kira perlu mendapatkan suatu reward," terangnya.

Kemudian Nicodemus juga menyoroti perlunya merencanakan strategi dalam membangun ekosistem.

"Saya senang kita bicara ekosistem. Tidak bicara per factory. Yang ini tidak mungkin sendiri, harus ada pendukung juga, ada demand, ada supplay, ini harus berimbang. Harus berjalan. Ini juga tadi bahwa ekosistemnya harus mendukung semuanya. Kami mencoba menjadi satu fasilitator, menjadi suatu mediator, tugas kami menyeimbangkan semua itu," jelasnya.

(acd/dna)