.webp)
Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk terus meningkatkan tata kelola sistem layanan jalan tol dengan menjadikan masa Pandemi-COVID19 sebagai momentum untuk memperbaiki sistem operasi, termasuk dengan memanfaatkan teknologi menuju modernisasi Sistem Operasi Jalan Tol (Intelligent Tollroad System).
"Saya berkeyakinan bahwa masa pandemi ini merupakan momentum untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik dan menyehatkan perusahaan operator jalan tol, seperti yang sudah terjadi pada sistem pelayanan kesehatan yang terus ditingkatkan dengan adanya pandemi," kata Basuki pada acara Webinar bertajuk "Promoting the Intelligent Toll Road System in Indonesia", Kamis (29/7/2021).
Ditambahkan Basuki, dengan semakin banyaknya ruas tol yang beroperasi, tantangan yang muncul adalah manajemen lalu lintas jalan tol yang semakin kompleks sehingga pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja operasi jalan tol menjadi kebutuhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tercatat hingga akhir tahun 2020, telah dioperasikan 2.346 km jalan tol oleh 40 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), yang meliputi 60 ruas di seluruh Indonesia.
"Tantangan manajemen lalu lintas jalan tol tidak hanya untuk kebutuhan mengelola 1,3 miliar transaksi di tahun 2020 dengan nilai Rp 22 Triliun, tetapi juga termasuk tata kelola pengoperasian lalu lintasnya untuk menekan/ mengurangi fatalitas kecelakaan yang ada. Inilah yang menjadi bagian penting dari the Intelligent Tollroad System yang merupakan bagian dari Intelligent Transportation System," ujarnya.
Menurut Basuki, Intelligent Toll Road System atau Tollroad 4.0 akan menjadi fitur pengoperasian jalan tol di masa depan, dan akan diawali dengan implementasi sistem transaksi nirsentuh dan teknologi pemantauan kendaraan berat ke depan. Inovasi-inovasi diharapkan bisa terus dilahirkan, tentu saja dengan dukungan dari Intelligent Transport System (ITS) Indonesia.
Menteri Basuki mengatakan, dalam mendorong modernisasi layanan jalan tol, Kementerian PUPR tidak akan berhenti pada implementasi sistem transaksi nirsentuh/Multi Lane Free Flow (MLFF) yang akan mulai diterapkan pada tahun 2023.
Upaya modernisasi sistem operasi jalan tol juga akan dilakukan dengan pemanfaatan teknologi pengawasan (surveillance) untuk kendaraan-kendaran berdimensi lebih (overdimension), maupun yang bermuatan lebih (overload) untuk meningkatkan kelancaran jalan dan keselamatan serta kenyamanan terutama dalam pemeliharaan jalan.
"Saya ingin menegaskan kembali hasil kesepakatan bersama antara Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian dan Menteri PUPR pada rapat 24 Februari 2020 silam, bahwa kendaraan yang overdimension - overload atau kendaraan ODOL tidak diperbolehkan beroperasi di jalan tol mulai 1 Januari 2023," tegas Basuki.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
