.webp)
BUMN di bawah Kementerian Keuangan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII, menerima penghargaan The Asset Triple A Infrastructure Award 2021 sebagai "PPP Agency of the Year 2021" untuk yang ketiga kalinya sejak penyelenggaraannya di tahun 2019, untuk kategori Institution Award dari The Asset, salah satu media internasional terintegrasi yang berfokus pada industri keuangan di Asia.
PT PII termasuk dalam kategori Institution Award di wilayah Asia Pasifik terpilih sebagai PPP Agency of the Year bersama dengan Vena Energy sebagai Renewable Energy Sponsor of the Year, Asian Development Bank (ADB) sebagai Multilateral Agency of the Year, Societe Generale sebagai ESG Infrastructure Bank of the Year, DBS Bank sebagai Project Finance Advisory House of the Year, Allen & Overy sebagai Project Finance Law Firm of the Year, China Lianhe Credit Rating sebagai Project Finance Rating Agency of the Year - China, MARC sebagai Project Finance Rating Agency of the Year - Malaysia.
Ajang penghargaan Triple A Infrastructure Award kategori Institution Award adalah bentuk pengakuan global kepada institusi yang memberikan dampak dan perubahan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur utamanya di Asia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan penghargaan ini, PT PII mendapatkan pengakuan secara regional Asia Pasifik sebagai institusi yang berperan signifikan dalam memajukan implementasi PPP dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia.
The Asset menilai bahwa penjaminan dan peran aktif PT PII meningkatkan kepastian partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Hal ini dapat membantu Pemerintah melalui pembangunan struktur transaksi yang baik, meningkatkan kepastian kesuksesan transaksi dengan para investor dan membantu memastikan kualitas pembangunan infrastruktur.
"Penghargaan ini tentunya semakin membuktikan kontribusi dan peran strategis PT PII sebagai institusi yang berkomitmen aktif mendorong implementasi skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU)/Public Private Partnership (PPP) di Indonesia, telah diakui di tingkat Asia Pasifik. Pencapaian PT PII ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan investor dan lembaga pembiayaan dalam berinvestasi dan membiayai proyek infrastruktur di Indonesia dengan skema KPBU/PPP," kata Direktur Utama PT PII M Wahid Sutopo.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
Selain itu, Sutopo menyatakan bahwa di tengah situasi di mana Pemerintah sedang membutuhkan APBN untuk fokus pada penanggulangan Covid-19, peran PT PII baik sebagai SMV Kementerian Keuangan dan sebagai PPP agency tersebut dapat membantu Pemerintah mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan tetap melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur melalui implementasi skema pembiayaan kreatif seperti KPBU/PPP.
"Pencapaian ini juga tidak terlepas dari usaha seluruh jajaran PT PII, serta dukungan yang sangat berarti dari Kementerian Keuangan sebagai pemegang saham beserta seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem KPBU nasional. Pencapaian ini memberikan semangat bagi PT PII untuk dapat terus menjalankan mandatnya dengan sebaik-baiknya dan berkontribusi aktif membantu Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia" tambah Sutopo.
Untuk mendorong aplikasi KPBU oleh Pemerintah Daerah, PT PII bermitra dengan beberapa Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang ada di daerah membentuk Pojok KPBU guna turut mempromosikan dan menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah mengenai bagaimana pengembangan potensi infrastruktur dengan skema KPBU.
Kapasitas pemangku kepentingan dalam menyiapkan dan melaksanakan skema KPBU menjadi kunci bagi suksesnya proyek KPBU. Dalam hal ini PT PII memiliki IIGF Institute, unit kerja yang aktif melakukan edukasi dan pelatihan PPP bersertifikasi kepada pemangku kepentingan terkait implementasi skema KPBU/PPP di Indonesia serta menjalin aliansi strategis dengan 35 perguruan tinggi nasional dengan dalam naungan University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID) untuk menjalankan capacity building, riset dan advokasi mengenai KPBU dan skema pembiayaan kreatif lainnya.
(dna/dna)
