Kereta Cepat Dituding Said Didu Jebakan China, Dibantah Anak Buah Luhut

Kereta Cepat Dituding Said Didu Jebakan China, Dibantah Anak Buah Luhut

Danang Sugianto - detikFinance
Minggu, 12 Sep 2021 11:43 WIB
Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus dikebut. PT KCIC pun mengklaim progres pembangunan proyek kereta cepat itu sudah mencapai 77,92 persen.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali menuai kontroversi. Setelah mengalami potensi pembengkakan biaya hingga triliunan rupiah, proyek itu kini menjadi bahan perdebatan.

Kisruh ini bermula dari pernyataan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu terkait proyek tersebut. Dia mengatakan proyek itu hanya jebakan dari China, bahkan menurutnya hanya menjadi pintu masuk bagi China menguasai berbagai infrastruktur strategis di Indonesia.

Said menjelaskan ungkapannya mengenai jebakan China dalam postingannya. Dia mengatakan, proyek kereta cepat sudah dipastikan tidak akan mampu balik modal sehingga kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan China untuk mengakuisisi proyek infrastruktur strategis lain yang ada di Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi gini itu jelas-jelas proyek yang tidak layak, saya lihat proyek tidak layak dan dipastikan tidak akan kembali modal, sudah dapat dipastikan. Sehingga dengan demikian maka diperkirakan kalau proyeknya tidak layak dan tidak bisa membayar utang maka biasanya dia (China) meminta kompensasi terhadap infrastruktur lainnya," kata Said.

Said Didu juga menyebut studi Jepang juga menyebut proyek ini tidak layak. Namun dilanjutkan China.

ADVERTISEMENT

Pihak Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun buka suara melalui juru bicaranya Jodi Mahardi. Jodi membantah seluruh argumen dari Said Didu.

Dia menegaskan bahwa pernyataan soal proyek Kereta Cepat hanya menjadi jebakan China tidak benar, dan cenderung tidak masuk akal. Jodi menegaskan China tidak akan melakukan akuisisi proyek infrastruktur seperti tudingan Said Didu.

"Tidak benar komentar tersebut. Apalagi China akan akuisisi proyek infrastruktur lain, terlalu jauh itu." ungkap Jodi ketika dihubungi detikcom, Jumat (10/9/2021).

Justru Jodi mempertanyakan argumen soal proyek diakuisisi oleh China. "Memang proyek infrastruktur bisa dibawa pulang ke Tiongkok?" lanjutnya.

Lihat juga video 'Saat Anggota DPRD Bersitegang Gegara Proyek Kereta Cepat Picu Longsor':

[Gambas:Video 20detik]



Lanjut ke halaman berikutnya

Said Didu juga menyinggung soal perebutan proyek yang awalnya melibatkan China dan Jepang. Said Didu menilai Jepang tidak menyarankan membuat kereta cepat dari Jakarta ke Bandung karena tidak layak.

Namun karena pihak China mengiyakan keinginan pembangunan kereta cepat ke Bandung dengan biaya lebih murah maka diputuskan lah proyek ini digarap dengan bekerja sama dengan China. Namun pada akhirnya, China bagai berbohong karena proyek pun bengkak juga biayanya.

Menanggapi hal itu, Jodi juga membenarkan bila proyek ini dikejar oleh Jepang dan China. Namun, bukan karena alasan lebih murah, menurut Jodi pemerintah memiliki evaluasi tersendiri sehingga China yang terpilih untuk bekerja sama menggarap proyek ini.

"Dulu Jepang dan China sama-sama mengejar proyek tersebut. Dan setelah dilakukan evaluasi oleh pemerintah maka diputuskan China sebagai pemenang," ungkap Jodi.

Lebih lanjut, Jodi mengatakan memang ada kenaikan biaya, namun hal itu bukan karena kelalaian China. Kebanyakan hal itu terjadi imbas dari pandemi COVID-19.

Diakui Jodi, proyek ini kini dipantau langsung oleh Luhut mulai dari bulan November 2019 silam. Sejak saat itu juga, PT KCIC selaku penanggung jawab proyek melakukan efisiensi di segala aspek.

PT Kereta Cepat Indonesia China alias KCIC sendiri merupakan konsorsium dari perusahaan gabungan BUMN dalam PT PSBI dan gabungan perusahaan kereta China, Beijing Yawan.

"Maka setelah Pak Luhut dilibatkan di bulan November 2019 terus mendorong supaya KCIC semaksimal mungkin melakukan efisiensi di berbagai aspek," ungkap Jodi.

"Cost overrun saat ini masih dalam negosiasi dan tahap pembahasan di tingkat kementerian, BUMN sponsor dan juga pemerintah," tambahnya.


Hide Ads