Biaya Bengkak! Malaysia Batalkan Proyek Kereta Cepat, Jokowi Malah Lanjut Pakai APBN

Tim detikcom - detikFinance
Senin, 11 Okt 2021 10:54 WIB
Progres pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sampai minggu pertama Juni 2021 telah mencapai 74,5%. Sejauh ini, proses pemasangan Box Girder proyek tersebut dari Casting Yard 1 arah Bandung telah berhasil dirampungkan di akhir bulan Mei lalu.
Foto: Istimewa/PT KCIC
Jakarta -

Mega Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tengah menjadi sorotan. Bagaimana tidak, proyek itu diketahui memiliki sejumlah masalah, mulai dari kendala pembebasan lahan hingga bengkaknya biaya pembangunannya yang terjadi sejak 2020.

Dalam catatan detikcom, total pembengkakan biaya proyek kereta cepat telah mencapai US$ 1,9 miliar atau mencapai Rp 26,9 triliun. Awalnya pembengkakan ditemukan pada November 2020, saat itu pembengkakan biaya proyek tercatat mencapai US$ 2,5 miliar atau totalnya menjadi US$ 8,6 miliar.

Masalah selanjutnya, bahwa BUMN yang menjadi perusahaan patungan membangun proyek itu mengalami masalah keuangan karena terimbas pandemi. Konsorsium kereta cepat sendiri terdiri dari empat BUMN, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PTPN VIII.

Oleh sebab itu karena proyeknya terancam mangkrak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergegas menyelamatkan mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Jokowi memutuskan pendanaan proyek tersebut kini akan dibiayai dengan APBN.

"Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal," bunyi pasal 4 ayat 2 dikutip Senin (11/10/2021).

Disebutkan juga pendanaan bisa dilakukan melalui penerbitan obligasi oleh konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan patungan. Selain itu juga bisa dilakukan pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral.

Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 4 ayat 3 tentang pembiayaan dari APBN dilakukan berupa penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium BUMN dan/atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara.

Keputusan yang diambil dari Jokowi ini berbeda dengan keputusan yang diambil oleh Malaysia. Negara itu juga menjadi salah satu yang membangun kereta cepat bekerjasama dengan Singapura.

Lihat selengkapnya di halaman berikutnya.



Simak Video "Jalur Layang Kereta Cepat Jakarta Bandung Ditarget Rampung Februari 2022"
[Gambas:Video 20detik]