.webp)
Biaya Proyek Bengkak
Bukan cuma targetnya saja yang molor, proyek LRT Jabodebek juga mengalami pembengkakan biaya proyek. Dalam catatan detikcom, di awal proyek berjalan biayanya sebesar Rp 23 triliun. Asalnya dari pembiayaan PMN dan juga utang yang ditarik kontraktor.
Namun, seiring proyek LRT Jabodebek berjalan. Dananya justru bertambah dan menelan anggaran hingga Rp 29,9 triliun. Pemerintah menyuntikkan PMN kepada PT KAI Rp 7,6 triliun dan PT Adhi Karya Rp 1,4 triliun, sisanya didapatkan dari pinjaman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk pembangunan prasarana dan sarana LRT Jabodebek mencakup tiga lingkup pekerjaan. Di antaranya adalah pekerjaan jalur, pekerjaan stasiun, depo dan OCC, serta pekerjaan fasilitas operasi dan trackwork. Dari ketiga lingkup pekerjaan ini, total biaya di sisi penyediaan infrastruktur LRT Jabodebek mencapai Rp 20,752 triliun atau sebesar Rp 467,08 miliar/km.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dari total biaya proyek LRT, hanya Rp 7,6 triliun saja yang merupakan uang negara. Dia bilang sisanya dari pinjaman.
"Tidak semua ini merupakan uang pemerintah. PT KAI hanya dapat satu PMN Rp 7,6 triliun. Sisanya Rp 20 triliun lebih menjadi loan PT KAI," ungkap Budi Karya usai mendampingi Presiden Joko Widodo menjajal LRT Jabodebek, Rabu (9/6/2021).
Namun kabar terakhir, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya proyek LRT Jabodebek kembali membengkak. Dia bilang, ada keterlambatan dari sisi pembangunan depo. Keterlambatan ini imbas dari lambatnya pembebasan lahan depo yang menyebabkan pembengkakan biaya mencapai Rp 2,7 triliun.
"Beberapa stasiun sudah kita selesaikan, dan yang memang agak lama adalah depo di Bekasi karena waktu itu pembebasan tanahnya terlambat. Nah ini menimbulkan adanya peningkatan biaya proyek sebesar Rp 2,7 triliun yang saat ini juga telah diaudit BPKP," kata Kartika dalam rapat kerja dengan Komisi VI, Kamis (8/7/2021).
Dia melanjutkan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur LRT dijelaskan jika ada keterlambatan karena pembebasan lahan maka menjadi tanggung jawab pemerintah melalui penambahan modal kepada KAI.
"Nah ini kita sudah ajukan juga, dan rasanya juga sudah disepakati oleh Kemenkeu untuk penambahan Rp 2,7 triliun dalam rangka pemenuhan ekuitas dari LRT," ungkap Kartika.
(hal/fdl)
