Contingency Plan dan Mitigasi Risiko
Pelayanan jalan tol adalah jasa penyediaan jalan tol yang dikelola Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan pengawasan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Pengelola jalan tol adalah badan usaha yang berbadan hukum tentunya telah mempersiapkan contingency plan dan mitigasi risiko untuk special days seperti Lebaran, nataru atau hari libur panjang. Sebuah perusahaan normal tentunya siap ambil untung bila pelayanannya baik, tentunya juga siap merugi bila pelayanan nya dibawah standar.
Contingency plan merupakan rencana alternatif atau cadangan yang akan dilakukan BUJT jika terjadi perubahan pada layanan umum jalan tol menjadi layanan mitigasi. Sebab, segala bentuk perubahan atau peristiwa tidak selalu terprediksi dalam operasional bisnis perusahaan BUJT. Plan ini sering disebut juga rencana darurat, rencana tanggap darurat rencana kontingensi. Artinya rencana kontingensi apa, apabila akan ditemui pelayanan terburuk, semisal lalu lintas jalan tol macet total sampai berjam-jam.
Sekedar contoh; waktu tempuh normal Jakarta - Semarang via tol adalah 6 jam, namun karena macet waktu tempuh bisa molor 3 jam, atau total waktu tempuh jadi 9 jam, dalam konteks ini sama saja kita berkendara di jalan non-tol. Dalam hal ini apakah kita tidak dapat mendapat potongan tarif yang lebih murah, karena pelayanannya BUJT dibawah standar? Masih untung bila kita menggunakan jalan non tol karena walaupun macet di jalan non-tol, kita masih dapat mencari jalan alternatif yang tidak macet, tapi bila macet di jalan tol, kita hanya bisa pasrah karena tidak dapat mencari jalan alternatif lain. Terlebih lagi bila macet di jalan non-tol, tetap lebih nyaman karena fasilitas jalan jauh lebih banyak dari pada jalan tol, di jalan non-tol banyak bengkel, hotel, SPBU/toilet, rumah makan, rumah sakit dan lain-lain.
Sangat diperlukan SPM jalan tol sesuai SLA (service level agreement) agar semua stakeholder tidak dirugikan. Sebaiknya jika ada kejadian jalan tol ditutup oleh karena one way seperti kejadian 29 April 2022 para pihak yang dirugikan mendapatkan kompensasi tidak perlu menunggu class action. Sepertinya regulasi untuk jalan tol lebih banyak berpihak kepada investor daripada konsumen tol. Indikasi ini dapat dilihat bahwa setiap 2 tahun tarif tol dapat dievaluasi yang pasti diizinkan naik sesuai inflasi, belum pernah ada kenyataan tarif tol diturunkan karena kinerjanya dibawah SPM. Sementara untuk pelayanan yang lain juga belum pernah tol digratiskan karena kemacetannya di atas V/C ratio 1 (satu) atau kompensasi pengurangan tarif tol oleh karena tol ditutup karena one way flow atau kedaruratan lainnya.
Hukum pelayanan jalan tol adalah apabila volume kendaraan sangat padat tarifnya murah tetapi bila volume kendaraan di jalan tol sedikit tarif tol bisa sangat mahal sebab jalan tol sangat lancar. Tarif progresif jalan tol tersebut, Pemerintah berkewajiban membuat kebijakan membuat tarif batas atas (TBA) tarif tol.
Jalan Tol Adalah Jalan Alternatif
Mudik Lebaran adalah budaya tahunan yang tidak dapat kita hindari. Sangat diharapkan ada keseimbangan informasi moda perjalanan yang tidak hanya promosi kesiapan jalan tol. Pada saat jalan tol pantura mulai penuh kendaraan mudik lebaran tanggal 28 April 2022, saya mendapatkan laporan di lapangan bahwa jalan nasional pantura Cikampek-Cirebon-Tegal masih sangat lenggang. Sebaiknya promosi kesiapan jalan tol ataupun jalan non-tol menjelang lebaran juga dipersiapkan promosi secara seimbang, agar pemudik tidak menumpuk di jalan tol. Perlu selalu diingat bahwa jalan tol adalah jalan alternatif bukan jalan utama, jalan utama tetaplah jalan raya ( jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota/kabupaten).
Deddy Herlambang
Direktur Eksekutif INSTRAN
(hns/hns)
