PUPR Rogoh Rp 80 T Belanja Produk Lokal buat Genjot Infrastruktur

Aldiansyah Nurrahman - detikFinance
Senin, 30 Mei 2022 22:58 WIB
Kementerian PUPR memulai pembangunan 4 jembatan gantung sepanjang 384 meter untuk meningkatkan konektivitas antar desa di Provinsi Aceh.
Foto: Dok. Kementerian PUPR: Kementerian PUPR gelontorkan Rp 80 triliun belanja produk loka buat genjot infrastruktur
Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menggelontorkan anggaran belanjanya untuk produk lokal. Nilainya lebih dari Rp 80,48 triliun.

Angka itu menunjukkan komitmen penuh terhadap program gerakan nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI). Alokasi anggaran yang digelontorkan tersebut, diambil dari total pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2022 sekitar Rp 100,5 triliun.

"Monitoring per 25 Mei 2022, angka itu sudah terlampaui," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Moh Zainal Fatah, di acara pembukaan Business Matching Tahap III dengan tema "Membuka Peran Rantai Pasok Dalam Negeri Untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)", dalam keterangan tertulis Senin (30/5/2022).

Menurut Zainal, sebagai salah satu kementerian yang memiliki anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur, pihaknya, berkomitmen untuk terus meningkatkan alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi produk lokal pada 2022.

Hal ini tentu akan mampu meningkatkan pergerakan ekonomi hingga kesejahteraan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sehingga, berdampak positif terhadap ketahanan perekonomian Indonesia.

"Setiap sen anggaran yang dialokasi pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat dan berdampak pada perekonomian Indonesia," kata Zainal.

Untuk mengoptimalkan penyerapan alokasi anggaran pelaku UMKM tersebut, Kementerian PUPR akan melakukan pengawasan yang ketat. Setiap unit kerja yang berada di lingkungan kerjanya dapat menggunakan produk lokal dalam melakukan pelayanan kepada publik.

Melalui platform e-monitoring, setiap satuan kerja PUPR dipantau secara mendetail berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri. Jadi, pengadaan barang dan jasa dapat dipastikan menggunakan produk lokal.

"Mengoptimalkan fungsi e-monitoring yang tidak untuk memastikan produksi dalam negeri memang betul-betul kita gunakan," kata Zainal.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik.