ADVERTISEMENT

Asap Bikin Tabarakan Maut di Tol, Operator Diminta Tambah Patroli

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Senin, 19 Sep 2022 18:26 WIB
Kecelakaan di Pejagan, Jawa Tengah melibatkan 13 kendaraan mobil tabrakan beruntun. Insiden tersebut terjadi pada Minggu, 18 September 2022.
Foto: Tangkapan Layar
Jakarta -

Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menunggu hasil kajian terkait munculnya kepulan asap pekat yang memicu kecelakaan beruntun di tol Pejagan-Pemalang.

Belajar dari kejadian tersebut, pemerintah mendorong Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) alias operator untuk meningkatkan pengawasan lingkungan sekitar jalan tol yang mungkin mengganggu lalulintas dan keselamatan pengendara di jalan tol.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, peningkatan pengawasan yang dimaksud bisa dilakukan dengan cara menambah kamera pengawas atau cctv dan juga menambah frekuensi pergerakan mobil patroli.

Tujuannya adalah untuk melakukan deteksi dini bila terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu atau membahayakan pengendara yang melintas di jalan tol. Dengan demikian, bisa dilakukan peringatan dini untuk mencegah terjadinya kecelakaan fatal seperti yang baru saja terjadi di Jalan Tol Pejagan-Pemalang.

"Kami atas nama Kementerian PUPR meminta seluruh operator jalan tol untuk meningkatkan patroli rutin untuk menemukan adanya potensi gangguan di sepanjang koridor jalan tol terhadap pengoperasian jalan tol dan lalu lintas sesuai dengan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang berlaku, termasuk bekerjasama secara intensif dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat di sepanjang koridor tol tersebut tujuannya untuk mengurangi risiko gangguan yang bersumber dari berbagai kegiatan sosial-ekonomi yang membahayakan pengguna jalan tol," tutur dia dalam paparan publik di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badang Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan, pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Komunikasi kami dengan KNKT mendapatkan rekomenadasi awal untuk bisa mempercepat survei di dalam kondisi yang dipandang bisa membahayakan keselamatan para pengguna jalan.
Termausk upaya melakukan mitigasi supaya pelayanan dapat berjalan baik," kata Danang.

(dna/dna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT