Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pembengkakan biaya proyek (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung masih dalam tahap audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Rencananya, pembengkakan biaya itu akan ditutup oleh penyertaan modal negara (PMN) dan pinjaman.
"Jadi cost overrun kan kita sedang audit BPKP kan, kita minggu depan ada rapat komite, ya kita biayailah ada dari PMN yang melalui perpres sama dari pinjaman juga, kita sedang skemakan," katanya di Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022).
Pria yang akrab disapa Tiko itu menuturkan, perhitungan (exercise) pembengkakan biaya yang kedua akan dibahas. Menurutnya, perhitungan yang kedua ini akan menjadi angka final.
"Ada exercise kedua sedang kita bahas minggu depan harusnya kita keluar dengan angka exercise, baru kita ajukan PMN untuk 2022 ini," ujarnya.
PMN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung akan diberikan melalui PT KAI (Persero). Tiko menuturkan, kebutuhan dari PMN sendiri diperkirakan sebesar Rp 3,2 triliun.
Tiko belum membeberkan berapa kebutuhan pinjaman untuk menutup proyek tersebut. "Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp 3,2 (triliun) kurang lebih," ujarnya.
Sebelumnya, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung diperkirakan bengkak antara US$ 1,176 miliar hingga US$ 1,9 miliar, atau sekitar Rp 17,52 triliun hingga Rp 28,31 triliun (asumsi kurs Rp 14.900).
Simak Video "Jokowi Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bukan Bantuan China"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/das)
