Presiden Joko Widodo meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung. Jokowi mengatakan, progres keseluruhan proyek ini sudah mencapai 88,8%.
"Saya tadi mendapatkan keterangan bahwa progresnya sudah mencapai 88,8% secara keseluruhan. Dan kita harapkan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung mobilitas orang dan barang bisa menjadi cepat dan meningkat," ungkap Jokowi di Stasiun Tegalluar, Kamis (13/10/2022).
Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditargetkan beroperasi pada Juni 2023. Jadwal ini sebenarnya mundur dari target sebelumnya.
Dalam tinjauannya itu, Jokowi mengungkapkan masalah yang membuat penyelesaian proyek jadi lambat. Salah satunya terkait COVID-19 dan kondisi tanah di lapangan.
"Kendala saat buat terowongan di tunnel 2, di tunnel 11 memang ada masalah karena tanahnya yang sangat sulit dikendalikan. Tetapi Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Pandemi nggak ada urusannya dengan kereta cepat, tapi memperlambat iya," ujarnya.
Lantas, bagaimana perjalanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari awal hingga sekarang?
Mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebenarnya sudah digagas di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rencana proyek itu pun bergulir hingga era kepemimpinan Jokowi.
Pemerintah membuka lelang terbuka bagi negara-negara yang tertarik proyek itu. Masuklah China sebagai tandingan Jepang yang sudah menyatakan minatnya terlebih dahulu.
Utusan Jepang Izumi Hiroto membawa proposal revisi kedua ke Jakarta pada 26 Agustus 2015. Tidak lama setelahnya, China mengirimkan proposalnya pada 11 Agustus 2015 lalu.
Jepang menawarkan pinjaman proyek dengan masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1% per tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Sementara China menawarkan pinjaman dengan bunga lebih tinggi namun jangka waktu lebih panjang. China menawarkan proposal terbaiknya dan menawarkan pinjaman sebesar US$ 5,5 miliar dengan jangka waktu 50 tahun dan tingkat bunga 2% per tahun.
Akhirnya pemerintah memilih China untuk menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Salah satu alasannya lantaran pihak Jepang tidak mau jika tidak ada jaminan dari pemerintah, sementara China siap menggarap dengan skema business to business tanpa ada jaminan dari pemerintah.
Tanggal 21 Januari 2016, Jokowi, jajaran menteri, direksi BUMN hingga pejabat daerah melakukan groundbreaking proyek KCJB di Bandung. Meski sempat menuai kontra, groundbreaking proyek ini tetap berlangsung.
