Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kerangka Environment, Social, and Good Governance (ESG) bisa lebih menghemat porsi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk infrastruktur. Prinsip formula ini mengikuti standar secara global.
Sebagai informasi, ESG adalah standar praktik investasi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola usaha yang baik. Jika proyek Indonesia mengikuti standar ESG, maka akan lebih mudah mendapat investor karena proyek tersebut lebih terpercaya.
"Kalau sudah memiliki prinsip ESG yang terbukti, maka dia akan banyak bisa menarik financing secara jauh lebih mudah karena investor tidak perlu lagi bertanya mengenai kualitas dari proyek tersebut," kata Sri Mulyani dalam peluncuran ESG Framework and Manual di Hotel Movenpick, Jimbaran, Bali, Sabtu (12/11/2022).
Dengan begitu, pembangunan infrastruktur yang biasanya menggunakan APBN melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), jika menerapkan standar ESG memungkinkan menarik investasi lebih banyak untuk pendanaan proyek tersebut.
"Sehingga penggunaan APBN tidak sebesar yang dibutuhkan terutama pada saat awal proyek. Dari sisi tata kelola, sosial dan environment ini akan meningkatkan profile dari Indonesia sendiri maupun proyek-proyeknya sehingga dia akan lebih banyak menarik investor-investor tidak hanya luar negeri, dalam negeri juga," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan saat ini ada 3 proyek percontohan yang akan menerapkan standar ESG yakni Bendungan Merangin Jambi, public housing di Cisaranten dan Karawang.
"Ini hanya awalan saja, paralel nanti kita akan terapkan ke semua proyek KPBU yang diinisiasi PUPR baik itu air minum, sumber daya air, jalan tol maupun perumahan," tandasnya.
