Buruh Protes Rencana Jalan Berbayar di DKI: Seperti Dipalak Pemprov!

ADVERTISEMENT

Buruh Protes Rencana Jalan Berbayar di DKI: Seperti Dipalak Pemprov!

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 20 Jan 2023 15:38 WIB
Pemerintah berencana menerapkan electronic road pricing (ERP) pada tahun 2023. Rencananya, pengendara bermotor akan dikenakan tarif Rp 5.000 hingga Rp 19.000.
Foto: Almadinah Putri Brilian
Jakarta -

Kalangan buruh buka suara soal rencana jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) yang bakal diterapkan di jalan-jalan Jakarta. Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tidak memberlakukan kebijakan jalan berbayar tersebut.

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menyatakan kebijakan jalan berbayar hanya akan semakin membebani masyarakat. Mirah menilai Pemprov DKI Jakarta seperti ingin 'memalak' masyarakatnya sendiri.

"Kebijakan ini justru terkesan lebih karena keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menarik dana dari masyarakat, secara cepat dan paksa. Pengguna jalan seperti dipalak oleh Pemprov DKI Jakarta," ungkap Mirah Sumirat dalam keterangannya, Jumat (20/1/2023).

Dia menyampaikan pemberlakuan jalan berbayar yang ditujukan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, tidak akan efektif. Menurutnya, kemacetan di DKI Jakarta tidak akan bisa dihindari, karena ruas jalan di Jakarta memang terbatas dan jumlah kendaraan yang melintas juga banyak.

Mirah juga menanggapi beberapa isi Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE), salah satunya adalah aturan soal kendaraan yang kebal ERP hanyalah angkutan umum berpelat kuning.

Padahal masih banyak transportasi masyarakat umum yang tidak pelat merah, seperti ojek dan taksi online ataupun kendaraan kurir yang saat ini jumlahnya jutaan.

"Mereka ini akan terbebani biaya jalan berbayar. Perusahaan mungkin akan membebani biaya jalan berbayar kepada konsumen. Namun tidak menutup kemungkinan biaya jalan berbayar juga akan dibebani kepada pengemudi ojol atau kurir, akibat kebijakan tarif ojol dan kurir yang tidak layak," ujar Mirah.

Daripada menerapkan jalan berbayar, Mirah menyarankan pemerintah jangan menambah beban hidup masyarakat. Apalagi, pemerintah tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

(hal/dna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT