Deputi Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian yang juga ketua tim pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengungkap kendala yang kerap menghambat pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut wahyu masalah-masalah tersebut di antaranya adalah pembiayaan, pengadaan tanah, hingga perizinan. Misalnya untuk proyek pembangunan jalan raya, masalah utama yang dihadapi adalah pengadaan tanah.
"Pengalaman kami, permasalahan di sektornya pasti beda-beda. Tapi ada permasalahn yang sudah generic, masalah pembiayaan, pengadaan tanah, perizinan, ini adalah masalah utama dalam pembangunan infrastruktur," katanya dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal senada disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, kendala yang dihadapi membuat penyelesaian PSN terlambat, utamanya pembebasan lahan.
"Pertama masalah pembebasan lahan. Jadi banyak proyek terlambat karena pembebasan lahan," ungkapnya.
Terkait ini pemerintah terus berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemerintah pun terus mendorong penyelesaian PSN rampung di semester I 2024.
"Itu akan kita dorong terus agar di semester I 2024 ini (PSN) bisa diselesaikan. Permasalahannya klasik tadi, masalah tanah, pembiayaan, dan perizinan," bebernya.
Adapun hingga saat ini ada 156 PSN yang telah rampung. Tahun ini pemerintah menargetkan 27 PSN selesai, sementara tahun depan ada 31 PSN yang ditargetkan selesai.
"Yang 2023 sampai 2024, yang 30 (PSN) di 2023 senilai Rp 300-an triliun, lalu 2024 ada 31 (PSN). Jadi 156 tambah 27, tambah 31," pungkas Wahyu.
(zlf/zlf)