Jokowi Bakal Putuskan Nasib 58 PSN Bulan Depan, Lanjut Atau Disetop?

Jokowi Bakal Putuskan Nasib 58 PSN Bulan Depan, Lanjut Atau Disetop?

Almadinah Putri Brilian - detikFinance
Minggu, 14 Mei 2023 20:00 WIB
Indonesia President Joko Widodo delivers his speech during the 42nd ASEAN Summit in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara province, Indonesia, Wednesday, May 10, 2023. (AP Photo/Achmad Ibrahim), Pool)
Presiden Joko Widodo/Foto: AP/Achmad Ibrahim
Jakarta -

Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap 58 proyek strategis nasional (PSN) yang belum selesai. Kabarnya evaluasi ini akan dilakukan bulan depan.

Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo. Nantinya, proyek-proyek tersebut akan ditentukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) apakah akan dilanjutkan atau diberhentikan sebagai PSN.

"Saya dengar demikian (bulan depan evaluasi PSN dengan Jokowi). Tentu kita berharap secepatnyalah. Kan biasanya setiap 6 bulan kita evaluasi. Makanya kalau sesuai target, jadwal harusnya bulan depan kita lapor ke Presiden (Jokowi)," tuturnya di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai informasi, saat ini sudah ada 156 PSN yang sudah rampung dengan nilai Ro 1.080 triliun. Adapun, terdapat 58 PSN senilai Rp 420 triliun yang belum selesai, 27 akan diselesaikan tahun ini dan 31 proyek lainnya akan dirampungkan tahun depan.

"Kalau sudah pasti-pasti dia nggak bisa, nggak mampu, kita laporkan ke presiden 'Pak ini kayaknya nggak jalan'. Tapi kalau misalnya ada swasta yang tinggal sedikit, itu perlu dukungan presiden, ya kita laporkan supaya presiden bisa mengarahkan ke menterinya untuk dipercepat atau apa," ungkapnya.

ADVERTISEMENT

Meski demikian, ia tak menyebutkan PSN mana yang bekerja sama dengan pihak swasta yang kesulitan. Ia hanya mencontohkan dengan progres Pelabuhan Ambon Baru atau Ambon New Port.

"Ini pada waktu itu didorong agar swasta masuk, contohnya di Pelabuhan Ambon tapi perkembangannya belum signifikan sehingga itu nanti kita akan coba konfirmasikan lagi di depan oresiden, arahan Bapak Presiden gimana yang proyek-proyek yang kemajuannya tidak signifikan," paparnya.

"Tapi biasanya kalau swasta, sebelum masuk itu kita pastikan, you bisa atau tidak? Kalau tidak bisa mendingan enggak. Nanti kita update lagi lah setelah saya selesai evaluasinya, tapi nanti nunggu Presiden aja lah yang umumkan," pungkasnya.




(zlf/zlf)

Hide Ads