Jakarta -
Pemerintah pusat kembali mengambil alih perbaikan jalan rusak di daerah. Setelah sebelumnya jalan rusak di Provinsi Lampung diambil alih perbaikannya, kali ini perbaikan jalan rusak di Provinsi Jambi yang bakal diambil pemerintah pusat.
Hal itu diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dirinya melakukan 'safari' ke jalan rusak di Jambi. Dia menjabarkan Provinsi Jambi memiliki jalan kabupaten atau kota sepanjang 10.000 kilometer, hampir separuhnya atau sekitar 4.600 kilometer mengalami kerusakan.
Kemudian jalan provinsi ada sepanjang 1.030 kilometer dan yang rusak seperempatnya atau sekitar 250 kilometer. Sementara itu, jalan nasional ada 1.300 kilometer dan yang rusak 130 kilometer.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menyatakan jalan-jalan rusak itu, baik dari jalan kabupaten/kota hingga jalan nasional akan diambil alih perbaikannya oleh pemerintah pusat. Perbaikan akan dimulai mulai bulan Juli atau Agustus mendatang.
"Ini yang dicek jalan produksi untuk nanas ke sana. Benar, rusak itu. Ini masuk akan kita mulai bulan Juli atau Agustus. Yang ini jalan provinsi, yang tadi jalan kabupaten, ini juga akan diambil alih oleh pusat dan dikerjakan," ungkap Jokowi usai meninjau jalan Kota Jambi-Sungai Gelam, yang disiarkan virtual, Selasa (16/5/2023).
Sayangnya, Jokowi tak menjelaskan seberapa besar anggaran yang dikeluarkan untuk Jambi. Cuma yang jelas saat ini Kementerian PUPR sedang memproses anggaran sebesar Rp 14,9 triliun untuk perbaikan jalan rusak di daerah-daerah.
Anggaran itu diambil dari anggaran perbaikan jalan sesuai Inpres 3 tahun 2023 yang dianggarkan hingga Rp 32,7 triliun.
Hasil Aduan Masyarakat
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan sudah menampung info dari masyarakat soal jalan yang rusak di daerah. Jalan yang dia kunjungi hari ini pun diakui merupakan informasi dari masyarakat.
"Ini semua berdasarkan data yang dimiliki Kementerian PU, data yang saya miliki yang datang dari masyarakat, yang tadi saya konfirmasi juga ke Pak Gub, Pak Bupati semuanya," ungkap Jokowi.
Dia pun menyoroti jalan-jalan yang rusak di daerah kebanyakan merupakan jalan logistik ataupun jalan produksi. Perbaikan jalan tersebut harus didahulukan segera agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi.
"Karena yang namanya jalan logistik dan jalan produksi penting sekali, maka didahulukan, apalagi yang rusak parah harus segera dikerjakan. Ini perlu disampaikan juga, di provinsi lain pun banyak yang memerlukan penanganan karena menyangkut jalan produksi dan jalan logistik," ungkap Jokowi.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan perbaikan jalan di daerah yang diambil pemerintah pusat sebetulnya disiapkan bukan karena dipicu oleh kasus kerusakan jalan di Provinsi Lampung yang viral di media sosial. Namun, sudah sejak lama Jokowi menyusun rencana untuk perbaikan jalan rusak secara besar-besaran di Indonesia.
Menurutnya, sebelum Inpres soal jalan daerah diterbitkan, sudah sejak lama Jokowi mendapatkan keluhan jalan rusak setiap berkunjung langsung ke daerah. Keluhan-keluhan dari masyarakat itu dikumpulkan dan diungkap Jokowi dalam rapat kabinet, ujungnya terbentuk lah Inpres soal jalan daerah.
"Sebetulnya, sejak Januari pada saat ratas itu kan di-create Inpres percepatan pembangunan jalan daerah. Ini untuk tangani jalan provinsi, kabupaten, dan kota yang krena banyak keluhan ke pak Presiden saat kunjungan kerja yang rusak. Di-create lah itu, Bappenas dan saya merumuskan itu," ungkap Basuki ketika ditemui di Kawasan Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin (15/5/2023) yang lalu.
Simak Video "Video: Aksi Warga Pringsewu Tambal Jalan Rusak Pakai Dana Patungan"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
