.webp)
Pemerintah masih terus menggenjot pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang lebih dari 3.400 km. Sayangnya, pembangunan jalan yang telah dinanti-nantikan sejak 2014 silam itu terhambat sejumlah kendala, salah satunya yakni Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan, cukup banyak kesulitan yang harus hadapi dalam mengeksekusi proyek tol yang menembus hutan lebat ini. Salah satunya ialah intervensi dari KKB.
"Pertama yang kita concern-kan masalah keamanan. Tentu kita sangat ketat sekarang memprogramkan di daerah-daerah yang kita sebut merah," kata Hedy, saat ditemui awak media di Kantor Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (19/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas hal ini, pihaknya melakukan sejumlah upaya dalam memperketat keamanan demi menjamin keselamatan pekerja konstruksi di sana. Salah satunya, dengan mengalihkan sejumlah anggaran ke peningkatan keamanan tersebut.
Selain itu, Hedy menambahkan, permasalahan logistik juga menjadi salah satu hambatan besar mengingat jarak dan medan yang harus ditempuh cukup berat. Meski demikian, ia berharap pada 2024 jalan tol tersebut akan rampung untuk ruas Jayapura-Wamena sepanjang 575 km.
"Kita ingin sih 2024 semoga bisa selesai. Bukan semuanya, artinya kita Jayapura-Wamena kita utamakan," ujarnya.
Hedy mengatakan, pihaknya berharap dapat menekan biaya logistik untuk pembangunan jalan tol ini. Apabila bisa ditekan, proyek pembangunan pun dapat diselesaikan lebih cepat. Adapun saat ini masih ada sekitar 100 km lagi jalanan yang belum tergarap.
"Masih cukup banyak itu, saya nggak hafal. KPBU sendiri masih kalau nggak salah masih sekitar 50 sampai 100 Km yang akan kita bereskan. Sisanya sudah bagus, yang Jayapura-Wamena ya. Sisanya sudah bagus, kita bereskan sekitar 100-an, saya lupa angka pastinya," kata Hedy.
Sebagai tambahan informasi, pembangunan Trans Papua, termasuk ruas Jayapura-Wamena, terhambat pembangunannya sejak lama akibat dari medan yang berat hingga intervensi dari KKB. Akibatnya, target penyelesaiannya pun terus molor, dari yang sempat ditargetkan rampung 2017, 2019, hingga 2024 mendatang.
(eds/eds)
