Uji coba sistem multilane free flow (MLFF) alias bayar tol tanpa setop tampaknya akan mundur lagi. Sebelumnya, uji coba tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada 1 Juni 2023 di Tol Bali Mandara.
Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Musfihin Dahlan mengungkapkan, pihaknya selaku badan usaha pelaksana tidak dapat melaksanakan target lantaran terpaut permasalahan bersama dengan pihak kontraktor sistem asal Hungaria, yakni Multi Contact Zrt. Menurutnya, permasalahan ini sulit untuk diselesaikan dalam kurang waktu dua hari atau sebelum tenggat waktu 1 Juni itu.
"Dengan permohonan maaf terhadap publik dan pemerintah juga, kami selaku badan usaha pelaksana belum bisa mencapai, memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan tanggal 1 Juni. Karena dua hari lagi sangat tidak mungkin kita laksanakan," kata Musfihin, dalam bincang-bincang bersama awak media di Kantor Roatex, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengungkapkan, alasan utama dari mundurnya target tersebut ialah perbedaan visi dan pandangan antara Indonesia dengan pihak Hungaria sendiri. Akibatnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima penyerahan teknologi untuk implementasi sistem bayar tol tanpa setop itu.
"Kami belum mendapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor Multi Contact Zrt. Kontraktor belum bisa men-deliver kepada kami sistem yang akan mulai diimplementasikan 1 Juni," ujarnya.
Adapun perbedaan pandangan yang dimaksudkan ialah pihak Indonesia ingin sistem ini diterapkan sesuai dengan kondisi di Indonesia, sementara Hungaria sendiri berkeinginan untuk menerapkan sistem yang telah diterapkan di negaranya dan negara-negara di Eropa di Indonesia tanpa penyesuaian.
"Mereka sudah proven sejak 2013 dan mereka mau memerapkan bulat-bulat di sini. Dan mereka mau peraturan segala macem diterapkan di sini. Ya nggak bisa. Antara Kementerian PU, kepolisian segala macem harus ikut aturan yang mereka buat, ya nggak mungkin," kata Musfihin.
Oleh karena itu, ia menegaskan kembali, sistem ini tidak dapat diujicobakan pada 1 Juni ini. Namun ia belum dapat memastikan sampai kapan uji coba ini akan mundur. Bahkan, Musfihin sendiri mengaku telah mencoba menyelesaikan persoalan ini sejak Agustus 2022 lalu.
"Pemerintah bisa saja men-default. Tetapi pemerintah pasti akan memilih jalan yang paling bijak. Tapi sebaiknya tanya ke BPJT," kata Musfihin.
"Saya kira yang punya proyek ini pemerinah, pemerintah tentu akan melakukan, mencari solusi terbaik dan ini harus jalan. Tapi saya kira, kita nggak boleh terlambat karena Hungaria, terpenjara karena Hungaria," imbuhnya.
(dna/dna)