Roatex Zrt yang merupakan induk dari PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) membantah telah menagih Rp 1,2 triliun ke Indonesia. Ia menyebut hal tersebut tidaklah benar.
Adapun tagihan itu terkait dengan proyek Multi Lane Free Flow (MLFF) yang bakal digarap RITS. Direktur Teknik RITS, Gyula Orosz memastikan proyek ini akan mengikuti regulasi dari pemerintah Indonesia. Pihaknya hanya akan mematok tarif saat MLFF sudah beroperasi.
"Ada biaya layanan tapi itu setelah sistemnya berjalan. Kita baca di media katanya kita menagih uang, itu sama sekali tidak benar. Kita bahkan klaim Rp 1 pun tidak bisa sebelum beroperasi," katanya di Kantor Kedutaan Besar Hungaria, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Direktur Utama RITS Attila Keszeg menambahkan, pihaknya pun tak bisa langsung menerima uang layanan meskipun MLFF sudah beroperasi. Sebab ada proses verifikasi yang dilakukan otoritas pemerintah Indonesia.
"Bukan hanya itu, selama masa operasi kita tidak langsung menerima biaya layanan begitu saja, karena kan harus diverifikasi dulu oleh pemerintah Indonesia," bebernya.
Gyula menjelaskan, RITS saat ini selalu berorientasi pada key performance indicator (KPI) yang disepakati sesuai kontrak dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Pendapatannya juga akan tergantung dari KPI.
Sebelumnya, disebutkan jika pemerintah ditagih US$ 80 juta atau setara Rp 1,2 triliun (kurs Rp 15.000/US$) oleh kontraktor sistem MLFF, Multi Contact Zrt. Uang sebesar itu disebut untuk membiayai sistem.
Multi Cintact Zrf dipilih langsung oleh induk usaha PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Baik kontraktor maupun perusahaan induk berbasis di Hungaria.
Pada kesempatan itu, Gyula juga membantah isu yang menyebut teknologi yang dikembangkan RITS tak mampu menangkap semua kendaraan yang melintas di jalan tol. Hal ini sempat disampaikan oleh eks Direktur Utama RITS, Musfihin Dahlan. Dia bilang saat ini sistem tersebut hanya mampu menjamin sekitar 80% pendapatan, sehingga ada potensi BUJT kehilangan penerimaannya hingga 20%.
Ia mengaku tak tahu angka ini datang dari mana. Menurutnya apa yang dilakukan RITS saat ini selalu berorientasi pada key performance indicator (KPI) yang disepakati sesuai kontrak dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
"Tidak akan ada kebocoran 20% sama sekali. Kami tidak tahu dari mana angka ini berasal, ini tiba-tiba. Namun berdasarkan kontrak kami dengan BPJT, kami memiliki KPI yang sangat ketat. Jika Anda tidak menjangkau mereka, kami tidak diizinkan untuk memulai sistem. Jadi, pada dasarnya AI adalah titik awal yang lebih tinggi, AI ini belajar dari hari ke hari. Dan kami sekarang jauh di atas KPI. Jadi kami tidak takut akan kebocoran ini," ungkapnya dalam kesempatan yang sama.
(hns/hns)