.webp)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta tambahan anggaran 2024 untuk membangun bandara baru VVIP di kawasan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Penambahan itu dilakukan karena anggaran untuk pembangunan proyek itu ternyata belum masuk pada alokasi 2023 maupun 2024.
Sementara proses akan dibangunnya bandara VVIP itu sudah mulai dilakukan pada tahun ini. Pembangunan bandara itu masuk sebagai proyek prioritas nasional.
"Untuk posisi penganggaran bangunan bandara udara official belum masuk dalam alokasi di 2023 dan pagu indikatif 2024, sehingga pada tahun 2023 akan dilakukan revisi anggaran dan anggaran tahun 2024 diusulkan penambahan anggaran," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Maria Kristi Endah Murni dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maria juga menjelaskan, terkait dengan pembangunan bandara udara VVIP di IKN untuk posisi saat ini proses pembangunan berada dalam tahap penyiapan dokumen, perencanaan, yang mencakup studi kelayakan rencana induk penetapan lokasi serta rencana teknik.
Sayangnya, Maria tidak mengungkap berapa tambahan anggaran 2024 untuk pembangunan Bandara VVIP di kawasan IKN. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada tahun depan mendapatkan pagu indikatif Rp 7,47 triliun.
Dalam anggaran tersebut akan digunakan Rp 80 miliar untuk dukungan pembangunan Bandara APT Pranoto, Samarinda yang bertetangga dengan IKN.
Ia juga melaporkan sejumlah prioritas lainnya di Ditjen Perhubungan Udara sampai akhir 2023 dan 2024. Salah satu prioritasnya adalah pembangunan bandara baru.
"Bandara udara Singkawang, Bandar Udara Pohuwato, Bandara Udara Belakang Mangondow, Bandar Udara Siboru, Bandara Udara Mandailing Natal, Bandar Udara Bangga Laut ditargetkan selesai di tahun 2023," jelasnya.
"Bandar Udara Sobahan ditargetkan selesai tahun 2024 dan khusus untuk Bandara Kediri ditargetkan selesai tahun 2023," terangnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian juga mengusulkan tambahan anggaran 2024. Hedy mengatakan, Pagu indikatif Direktorat Jenderal Kementerian PUPR 2024 sebesar Rp 49 triliun.
Namun ia menyebut jumlah tersebut belum mampu mengakomodasi penugasan yang diberikan, salah satunya percepatan pembangunan pengoperasian bandara VVIP IKN Nusantara.
"Pagu Indikatif sebesar Rp 49 triliun ini belum mengakomodasi penugasan-penugasan sebagai berikut. Ini kami coba usulkan kenaikan anggaran, karena postur anggaran ini tidak cukup memadai. Yaitu penugasan Perpres No. 31 Tahun 2023 mengenai Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara VVIP untuk mendukung IKN," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2023).
(ada/ara)
