Kementerian PUPR Dapat Rp 146 Triliun Tahun Depan, buat Apa Saja?

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan anggaran untuk sebesar Rp 146,98 triliun untuk 2024. Ada sejumlah proyek yang ditargetkan akan dibangun dan dilanjutkan dari pembangunan sebelumnya di 2023.

"Untuk 2024, kami diamanatkan untuk membelanjakan anggaran sebanyak Rp 146,98 triliun. Belum termasuk dari Inpres jalan darat yang direncakan dialokasikan Rp 15 triliun dan pembangunan daerah otonomi baru di 4 provinsi di Papua sebesar Rp 11 triliun, jadi dialokasikan di BUN," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024, di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Dengan anggaran itu Kementerian PUPR akan dipakai antara lain untuk menyelesaikan sisa 15 bendungan, termasuk yang baru ada 8 bendungan lainnya. Termasuk membangun Bendungan Pelosika, Bendungan Cibeet, Bendungan Cijurey, Jonggol,

"Untuk pengendalian banjir Citarum Hilir karen Citarum Hulu kita anggap selesai penanganan banjirnya. Kemudian kita pindah menangani banjir di Citarum hilir dengan membangun bendungan Cibeet dan Cijurey," ujarnya.

"Kemudian perintah baru adalah bendung Karangnongko di Ngawi, antara Ngawi dan Blora, itu daerah kering di sana. Kemudian Embung cabean (desa), Jenelata di Sulsel untuk penanganan banjir besar yang pernah terjadi ini juga loan China, Bendungan Riam Kiwa di Kalsel, dan bendungan Mbay NTT," lanjutnya.

Selain itu anggaran tersebut juga untuk pembangunan jalan tol 19,36 km antara lain tol, antara lain Tol Serang-Panimbang, Tol Semarang-Demak, dan Tol Bayung Lencir-Tempino hingga pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Terakhir, Basuki menargetkan untuk membangun 2.585 unit rumah susun, 45.872 unit bantuan rumah swadaya, dan prasarana, sarana dan utilitas.

"Kemudian untuk pembangunan dan peningkatan SPAM, untuk kapasitas 2.985 liter/detik, untuk KSPN masih kita teruskan yang diluar 5 destinasi prioritas seperti Bromo Tengger Semeru, Maralayang Bunaken, kawasan Dieng Wonosobo, dan juga penyelesaian di IKN," terang Basuki.