.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti ketersediaan infrastruktur di daerah sebagai salah satu unsur pengendalian inflasi. Menurutnya, infrastruktur menjadi salah satu sistem dan jalur distribusi barang yang dapat mempengaruhi naik dan turunnya harga bahan pokok.
Dia pun meminta agar pemerintah daerah bisa memantau keandalan infrastruktur jalan di daerahnya.
"Sistem dan jalur distribusi, awasi terus. Kalau ada jalan yang rusak segera perbaiki. gubernur, walikota, bupati segara perbaiki. Karena tugas bapak ibu semuanya adalah itu," ungkap Jokowi dalam Rakernas Pengendalian Inflasi, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bila memang ada jalan yang rusak dan tak mampu untuk diperbaiki, Jokowi meminta agar pejabat daerah bicara ke pemerintah pusat. Pemerintah daerah diminta Jokowi jujur apa masalah yang membuat infrastrukturnya tak bisa diperbaiki.
"Kalau rusak, kalau nggak mampu betul, angkat tangan, ngomong. Saya cek di lapangan nanti. Cek lapangan oh benar, ya udah, memang APBD berat, jalan rusak betul, ya oke (dibantu)," beber Jokowi.
Apabila memang pemerintah daerah perlu bantuan untuk melakukan perbaikan jalan, Jokowi bilang pemerintah bisa saja membantu. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 34 triliun untuk mempercepat perbaikan jalan.
Hal ini juga sudah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
"Karena sudah disiapkan dari bu Menkeu, berapa bu? Sudah disiapkan Bu Menkeu Rp 34 triliun. Tapi terus jangan APBD dipakai yang lain, jalannya dibiarkan rusak," tegas Jokowi.
(kil/kil)
