.webp)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapat porsi lahan seluas 1,2 hektare di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Adapun lahan ini akan dipergunakan untuk membangun gedung kantor LPS yang ditargetkan rampung pada Agustus 2024 mendatang.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, lahan 1,2 hektare yang diterimanya terbilang kecil untuk ukuran angka investasi yang akan digelontorkannya. LPS sendiri berencana menggelontorkan dana US$ 250 juta atau setara Rp 3,82 triliun (kurs Rp 15.300/US$) untuk pembangunan kantornya di IKN.
Dengan besaran angka itu, Purbaya menilai, pihaknya bisa membangun kantor di IKN dengan luasan lahan yang jauh lebih besar. Ia pun mengklaim, pandangannya ini senada dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam pertemuannya dengan Luhut sebelumnya, ia pun sempat melobi agar jatah tanahnya itu bisa ditambah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kebetulan ketemu Pak Luhut, 'dapat berapa kau Pur? (tanah di IKN)'. 1,2 (ha). 'Sedikit amat, tambah lagi di sana banyak hutan'. Yaudah, bapak yang usahain, saya yang terima. Uang saya banyak," katanya, sembari mencontohkan percakapannya bersama Luhut, dalam Konferensi Pers di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (6/9/2023).
"Mudah-mudahan dapat lebih. Kalau lebih kan kita bisa desain yang bagus tapi ada tamannya. Sehingga kesannya asri," tambahnya.
Purbaya mengatakan, sebelumnya ia telah meminta luasan tanah yang cukup sesuai dengan investasinya di IKN. Proses alokasi lahan tersebut pun terbilang cukup terlambat, hingga awalnya ia mengira tak jadi menerima lahan. Akhirnya, proses tersebut pun rampung dan ditetapkan LPS menerima lahan seluas 1,2 hektare.
Setelah menerima tanah tersebut, kini LPS pun telah memulai serangkaian perencanaan dalam mengembangkan kantor barunya di IKN. Ditargetkan pembangunan gedung kantor baru ini akan dimulai pada Februari 2024.
"Target kita adalah Agustus tahun depan LPS sudah punya satu buah gedung yang cukup membanggakan, sehingga setelah upacara 17-an di sana orang bisa lihat gedung LPS. Sekarang kita sedang menyiapkan desainnya. Target kita Februari kita mulai membangun di sana. Jadi kita punya waktu 6 bulan untuk mulai membangun di sana," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner Lana Soelistianingsih mengatakan, pihaknya sudah dalam tahapan mengambil sampel tanah di IKN untuk dianalisa di Jakarta. Hal ini penting dalam menentukan pondasi bangunan gedung LPS nantinya.
"Jadi sudah dalam tahap kita sudah mengambil sampel tanah tersebut. Kami juga sudah melakukan sayembara desain dari gedung LPS," ujarnya, dalam kesempatan yang sama.
(shc/das)
