.webp)
Pemerintah tak akan menggelontorkan Public Service Obligation (PSO) alias subsidi untuk tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Walau demikian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjamin tarifnya akan terjangkau.
Budi Karya mengatakan, tarif kereta cepat tengah dibahas bersama sejumlah tim ahli. Menurutnya yang terpenting, tarif akan terjangkau bagi masyarakat, pun juga tak merugikan pengembang kereta.
"Tarif bersama dengan izin operasi sedang kita bahas dengan tim independen dan tim dari yang memiliki experience dari dalam dan luar negeri," kata Budi di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Bandung, Sabtu (9/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tarif tersebut yang penting adalah terjangkau bagi masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi perusahaan tetap berkembang dengan baik," sambungnya.
Selain itu, Budi Karya memastikan bahwa peresmian sekaligus pengoperasian kereta cepat pertama di Indonesia itu akan dilangsungkan pada 1 Oktober 2023. Hal ini sejalan dengan izin operasional yang tengah diproses Kementerian Perhubungan.
"Ya insyaallah sebelum tanggal 1 Oktober kita keluarkan (surat izin)," ujarnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi pernah menyampaikan, harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diusulkan Rp 250.000. Adapun tarif ini merupakan harga diskon yang akan diterapkan selama 3 tahun.
"Tarif kita usulkan ke Kementerian Perhubungan ya, tiga tahun ini diusulkan untuk diskon tarif Rp 250.000, sama seperti Kereta Api Argo Parahyangan. Biar penumpang memilih apakah kereta cepat, mereka yang mau cepat. Mungkin yang sesuai perjalanannya dengan KAI silahkan pakai KAI. Rp 250.000 itu untuk kelas II ya," katanya ditemui di Stasiun Halim Kereta Cepat Jakarta Bandung, Jakarta Timur, Sabtu (12/8/2023) yang lalu.
Meski demikian, dia enggan memberikan keterangan berapa sebenarnya harga normal dari tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut. Dia hanya menegaskan bahwa harga tersebut dinilai sudah ideal.
(shc/ara)
