.webp)
Pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau memicu konflik. Warga menolak direlokasi hingga berujung bentrok dengan aparat.
Atas konflik yang terjadi di tengah rencana proyek tersebut, Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo menilai terlalu awam untuk menyatakan proyek tersebut terancam batal.
"Wah jangan ngomong batal dulu, orang belum mulai kok," kata Wahyu saat ditemui di sela acara Infrastructure Forum and Edutainment Expo di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Rabu (13/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wahyu tidak mau memperkirakan saat ditanya apakah Rempang Eco-City bakal molor, termasuk kemungkinan batal jadi PSN. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan semua PSN selesai pada 2024 setidaknya sudah beres masalah pembiayaan, pengadaan lahan dan perizinan.
Terkait nasib Rempang Eco-City, semua itu dinilai tergantung dari kelancaran pembebasan lahan. Dalam hal ini Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah ditugaskan untuk berkomunikasi dengan warga secara langsung.
"Nggak tahu kita (bakal molor atau enggak). Bisa nggak nyelesain dulu di sana. Lihat aja dulu. Kan Pak Jokowi sudah tugasi Pak Bahlil untuk komunikasi lagi. Kita tunggu saja lah, kan sudah ditugasi," ucap Wahyu.
"Pokoknya kalau PSN kan sudah ditetapkan, tinggal mulainya atau apanya sama seperti PSN lain yaitu pengadaan lahan. Kalau pengadaan lahan belum selesai kan, gimana mau bangun," tambahnya.
Biaya Ganti Rugi Warga Terdampak Rempang Eco-City
Badan Pengusahaan (BP) Batam telah menyiapkan hunian sementara dan hunian tetap untuk masyarakat Rempang yang akan terdampak pembangunan Rempang Eco-City. Hunian sementara yang disiapkan di antaranya Rusun BP Batam, Rusun Pemko Batam, Rusun Jamsostek, serta ruko dan rumah.
Setiap orang dalam satu keluarga juga akan mendapat biaya hidup Rp 1.200.000, naik dari sebelumnya Rp 1.034.636 per orang. Biaya hidup per orang tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya.
Selain biaya hidup, masyarakat juga akan mendapatkan biaya sewa Rp 1.200.000 per bulan, naik dari sebelumnya Rp 1.000.000. Jika nantinya masyarakat memilih untuk tinggal di tempat saudara atau di luar hunian yang telah disediakan, maka uang sewa ini akan diberikan kepada masyarakat tersebut setiap bulannya.
"Hunian baru dan biaya hidup ini, kami berikan sampai rumah permanen baru masyarakat Rempang yang terdampak selesai dibangun," ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.
Kemudian, Ariastuty atau yang akrab disapa Tuty ini menjelaskan hunian tetap juga disiapkan berupa rumah type 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 m2. Hunian itu berada di kawasan Dapur 3 Sijantung yang dinilai sangat menguntungkan untuk melaut dan menyandarkan kapal.
Lokasi hunian baru tersebut akan diberi nama 'Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City'. Program ini memiliki slogan 'Tinggal di Kampung Baru yang Maju, Agar Sejahtera Anak Cucu'.
Simak Video: Jokowi Bicara soal Bentrok di Rempang: Komunikasi Kurang Baik-Utus Bahlil
