.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tugas untuk melakukan penataan terhadap kawasan pemukiman baru untuk warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau, yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya telah melangsungkan kunjungan ke lokasi untuk melakukan peninjauan langsung. Namun demikian, Diana enggan merincikan hasil kunjungannya.
"Tim kita sudah ke sana (Rempang). Tapi nggak usah inilah, yang penting kita kerja," kata Diana, ditemui di Indoor Multifunction Stadium (IMS), Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Senin (2/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diana mengatakan, pihaknya akan mengikuti instruksi dan arahan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Adapun Bahlil sendiri telah ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangani kasus Rempang.
"Rempang masih sama seperti yang disampaikan Menteri Investasi. Kita hanya akan membantu sesuai arahan Menteri Investasi," tegasnya.
Sementara itu, PUPR akan melakukan penataan terhadap kawasan yang nantinya akan menjadi lokasi baru dari pemukiman warga Rempang yang terdampak pembangunan. Sedangkan untuk pembangunan perumahannya sendiri nanti akan dipegang oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
"Setelah lahannya beres, kita akan masuk untuk penataan kawasannya. Dan rumah nanti oleh BP Batam," jelasnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan kembali berkunjung ke Rempang bersama pihak Kementerian PUPR untuk meninjau lokasi pengganti untuk warga terdampak proyek Rempang Eco-City.
Adapun lokasi yang dimaksud salah satunya ialah Tanjung Banon, yang masih terletak di dalam kawasan Pulau Rempang. Atas hal ini, ia juga menekankan kembali kalau masyarakat rempang tak akan direlokasi ke Pulau Galang, melainkan hanya digeser ke perkampungan lain di Pulau Rempang.
"Menyangkut kapan kita mulai (pembangunan). Kementerian PU, minggu depan bersama-sama saya akan ketemu lagi ke Rempang," kata Bahlil, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Senin (25/9/2023).
Sementara itu, Diana yang turut hadir di lokasi turut menyampaikan, pekan depan baru akan dimulai proses perencanaan pembangunan kawasan perkampungan baru tersebut, barulah proses hitung-hitungan biaya dilakukan. Pengembangan kawasan ini akan serupa dengan desa baru bagi masyarakat rempang.
Diana menambahkan, untuk pendanaannya sendiri akan memanfaatkan aliran dari APBN dan BP Batam. Selain itu, ia belum dapat memastikan kapan dan berapa lama proyek tersebut akan dilangsungkan. Namun yang pasti, proyek belum dapat rampung pada tahun 2023 ini. Akan tetapi ia menjamin prosesnya tak akan sampai satu tahun.
"Ya nggak juga (dibangun selama setahun). Kalau setahun kelamaan. Kasian nanti sewanya lebih banyak nanti," kata Diana. .
(shc/das)
