.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dilanjutkan pemerintah selanjutnya. Menurutnya proyek pembangunan IKN telan disetujui 93% fraksi di DPR
"IKN ini ada Undang-undangnya. Undang-undang itu didukung oleh 93% fraksi-fraksi yang ada di DPR," kata Jokowi usai acara groundbreaking PLTS 50 MW di IKN, Kamis (2/11/2023).
"Apa lagi yang mau ditanyakan? 93% loh. Ya," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menegaskan dalam pembangunan IKN, ada beberapa hal yang utama perlu dibangun, di antaranya kantor presiden hingga infrastruktur dasar sebuah kota seperti listrik dan air bersih.
"Yang paling penting satu, untuk tugasnya pemerintah menyiapkan Kementerian, menyiapkan istana presiden dan wakil presiden, kantor presiden, semuanya sudah disiapkan. Termasuk menyiapkan listrik, menyiapkan air, menyiapkan infrastruktur dasar," jelasnya.
Kedua, keberlanjutan IKN juga memerlukan kerja sama sektor swasta, jadi bukan hanya dibangun oleh pemerintah.
"Yang kedua yang paling penting, private sector masuk, dunia usaha masuk. Ini yang akan mempercepat yang kedua ini, bukan yang Pemerintah, yang kedua dari dunia usaha," terangnya.
Sektor swasta pun sudah ada yang bersedia berinvestasi untuk berkontribusi membangun IKN, mulai dari hotel, rumah sakit hingga mal.
"Dan kita lihat dari dunia usaha dua bulan tiga bulan yang lalu sudah memulai ada hotel, ada rumah sakit, ada mal, ada sekolah, ada training center, semuanya sudah mulai," jelasnya.
Jokowi juga memastikan untuk kebutuhan listrik di IKN akan siap. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta infrastruktur kelistrikan harus lebih tertata di IKN ini
"Saya minta juga ini sebagai contoh kota yang indah dan rapi, semuanya harus ground cable. Bawah tanah semuanya kabelnya," pungkasnya.
(hns/hns)
